Yusril dan Sjafrie Bahas Rencana Perubahan UU Pertahanan Negara

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin
Sumber :
  • Dok. Istimewa

Jakarta, VIVA - Perkembangan teknologi militer, perang siber atau cyber war, hingga kecerdasan buatan (AI) menjadi sejumlah alasan pemerintah mendorong perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

img_title Dasco Pastikan Tak Ada Pembahasan Politik dalam Pertemuan dengan Menhan Sjafrie

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (20/11/26).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Yusril mengatakan, Sjafrie mengundangnya untuk membahas persiapan revisi UU Pertahanan Negara yang saat ini tengah digarap Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR RI. Rancangan tersebut ditargetkan dapat diajukan sebagai RUU pada awal 2027.

img_title UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ada 2 Pasal yang Langsung Jadi Perhatian KPK

"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati," ujar Yusril kepada wartawan.

Yusril menyambut baik permintaan tersebut. Namun, pembahasan teknis di DPR nantinya tetap akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

img_title Menhan Sjafrie: Tak Ada Rencana Pergantian Panglima TNI

Menurut Yusril, UU Pertahanan Negara yang telah berlaku hampir 25 tahun perlu diperbarui agar mampu menjawab perubahan situasi geopolitik dan tantangan keamanan saat ini.

"Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah," tuturnya.

Ia juga menyinggung perubahan regulasi terkait TNI. Undang-Undang tentang TNI yang dibentuk pada tahun yang sama dengan UU Pertahanan Negara telah mengalami perubahan. Karena itu, menurutnya, aturan mengenai pertahanan negara juga perlu diselaraskan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan terkini.

Di luar agenda revisi undang-undang, pertemuan Yusril dan Sjafrie juga menjadi ajang silaturahmi. Keduanya diketahui telah saling mengenal sejak era 1990-an.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Yusril mengenang, ketika dirinya menjabat Asisten Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie menjabat sebagai Pangdam Jaya. Keduanya juga sama-sama terlibat dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 serta situasi pada minggu-minggu terakhir pemerintahan Presiden Soeharto.

Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, Yusril sempat ditanya apakah pertemuan tersebut turut membahas calon wakil presiden. Dia langsung membantahnya dengan nada bercanda.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut