- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews – Ketua Majelis Ulama Indonesia, Amidhan, menyatakan bahwa usulan Ahmadiyah agar Komisi Bidang Sosial Keagamaan Dewan Perwakilan Rakyat mempertemukan Ahmadiyah dengan MUI perlu dikaji dulu formatnya.
“Kalau dipertemukan bentuknya seperti apa? Apa yang didialogkan?” kata Amidhan kepada VIVAnews.com, Rabu, 16 Februari 2011.
Bila dialognya masih mengenai ajaran Ahmadiyah, Amidhan mengatakan hal itu sudah tidak dapat dibicarakan lagi. Apalagi, soal akidah, Amidhan menekankan hal ini sudah tidak bisa dipertemukan lagi.
Yang dapat didialogkan, Amidhan melanjutkan, mungkin soal bagaimana jemaah Ahmadiyah Indonesia harus berinteraksi dengan masyarakat sekitar.
“Tadinya kan [soal interaksi] disikapi dengan SKB tiga Menteri. Ahmadiyah diakui keberadaannya oleh negara, tapi tidak boleh keluar dari sarang untuk menyebarkan [ajaran],” kata Amidhan. “Tapi, kebanyakan umat Islam tidak mau begitu. Maunya Ahmadiyah itu dibubarkan atau dijadikan aliran tersendiri.”
Masih terkait dengan keinginan Ahmadiyah untuk dipertemukan dengan MUI, Amidhan menekankan bahwa sebenarnya posisi MUI bukanlah memusuhi jemaah Ahmadiyah. “Ini bukan MUI versus Ahmadiyah. Ini antara umat Islam yang merasa dinista dan dilukai [ajaran] Ahmadiyah,” kata Amidhan.
Menurut Amidhan, MUI mengemuka dalam kasus ini karena pernah mengeluarkan fatwa ajaran Ahmadiyah sesat pada 1980 lalu. Amidhan menekankan bahwa walaupun MUI tidak mengeluarkan fatwa itu, toh sudah ada fatwa yang sama soal ajaran Ahmadiyah dari Organisasi Konferensi Islam yang berskala internasional .
Selain itu, lanjut Amidhan, organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (1985) juga pernah mengeluarkan fatwa yang menyebutkan ajaran Ahmadiyah menyimpang dari akidah Islam.
“Saya menyesalkan seolah-olah kekerasan, radikalisme, protes-protes (terhadap Ahmadiyah) karena ada fatwa MUI,” kata Amidhan. “Tapi, dengan keluarnya fatwa itu, bukan berarti bermusuhan. Kami (MUI), umat Islam, hanya tidak setuju dengan ajarannya.”
Keinginan Ahmadiyah
Keinginan agar DPR mempertemukan Ahmadiyah dengan MUI, dikemukakan oleh Mubaligh Ahmadiyah Wilayah Sulawesi Selatan Barat, Ustadz Jamaluddin Feeli, tadi pagi.
“Dari dulu, kami sangat berharap ada kesempatan pertemuan langsung di DPR. Sehingga kita semua bisa tahu kenapa MUI mengeluarkan fatwa yang mengatakan Ahmadiyah sesat,” kata Ustadz Jamal, kepada VIVAnews.com.
Sebab, katanya, selama ini Ahmadiyah selalu menjadi pihak yang tersudutkan dan dirugikan karena adanya pemahaman yang tidak lengkap terhadap ajaran dan aktivitas Ahmadiyah.
Keinginan untuk dipertemukan ini mengemuka setelah DPR mengundang Ahmadiyah dalam rapat dengar pendapat terkait kasus kekerasan yang menewaskan tiga jemaah Ahmadiyah di Pandeglang, Banten. Rapat akan berlangsung malam ini, sekitar pukul 19.00 WIB.
Rencananya, setelah Ahmadiyah, DPR akan mengundang organisasi-organisasi Islam, di antaranya MUI. Pertemuan akan berlangsung Kamis, 17 Februari 2011, malam.
Anggota Polresta Manado Ditemukan Tewas di Mampang Sedang Cuti
Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Idnal mengatakan bahwa anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara yakni Brigadir Ridhal Ali Tomi ditemukan tewas.
