- Antara/ Udin
VIVAnews - Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masdar Farid Mas'udi menyatakan keprihatinan atas terjadinya kekerasan yang dilatarbelakangi keyakinan. Menurut dia, peristiwa itu memalukan dan patut dipertanyakan.
"Kenapa agama seperti tak membawa rahmat, tapi malah petaka?" kata Masdar dalam rapat di Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis, 17 Februari 2011.
Menurut Masdar, agama seharusnya dijadikan landasan kehidupan yang damai. Oleh karena itu, peran dan tugas tokoh serta pemimpin umat beragama perlu ditingkatkan dalam menjaga kerukunan. "Ini tanggung jawab pemimpin umat agama. Yang menentukan wajah umatnya adalah pemimpin," ujar dia.
Umat bergama, dia menambahkan, juga memiliki tanggung jawab untuk mengekspresikan agama yang dianutnya dengan keluhuran budi dan uluran kepada sesama untuk saling membantu. Dia menjelaskan, tindakan itu jauh lebih baik daripada cara kekerasan yang menimbulkan kesan buruk.
"Kalau menunjukkan kebenaran agama dengan kebengisan, saya rasa itu cara beriklan yang paling buruk," kata Masdar.
Oleh karena itu, dia mengatakan, pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama selayaknya perlu diberi hukuman ganda.
"Kekerasan atas nama agama, saya kira layak diberi hukuman dua kali lipat yaitu atas kezalimannya dan atas penodaan agama yang diklaimnya," kata Masdar.
Apalagi, Masdar menilai, pada dasarnya yang menentukan seseorang itu taat atau sesat adalah Tuhan. Siapa pun orangnya tidak patut merasa dirinya paling benar dalam beragama dan dengan tinggi hati menyatakan orang lain yang berbeda keyakinan dengannya adalah sesat.
"Sesat atau tidak, yang paling tahu itu adalah Allah," kata Masdar.
Dia menambahkan, perlu diusut apa latar belakang bentrokan dan perilaku kekerasan berlatar belakang agama yang terjadi belakangan ini. "Fenomena mutakhir ini mesti diketahui apa sebabnya. Kalau dibiarkan terus, bangsa yang dengan kebhinekaan paling tinggi ini, sangat rentan, sangat mudah terkoyak," tutur dia. (art)
Tokoh Agama Papua: Jangan Ikut Ajakan Sesat Aksi Demo 1 Mei, Pihak Tidak Bertanggungjawab
Adapun aksi demonstrasi tersebut itu rencananya digelar di Jayapura pada 1 Mei yang diklaim sebagai Hari Aneksasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
