Dewan Pers Koreksi Info Jaksa Soal Ridwan
- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Jaksa Agung Basrief Arief menerima Dewan Pers untuk membahas perkara pembunuhan koresponden SUN TV Ridwan Salamun dalam bentrok antarkampung di Tual, Maluku. Dalam pertemuan itu, Dewan Pers menyerahkan sejumlah bukti bahwa Ridwan tengah melakukan tugas jurnalistik saat bentrok terjadi.
Salah satu bukti yang diserahkan adalah video yang menggambarkan bahwa Ridwan membawa kamera, bukan senjata tajam seperti informasi yang dirilis Kejaksaan. Dengan demikian, Dewan Pers ingin mengoreksi informasi yang diterima Jaksa Agung Basrief Arief.
"Masak orang tawuran bawa kamera. Yang benar saja," kata Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti usai pertemuan, Jumat 4 Maret 2011.
Dalam investigasi, tiga saksi- diantaranya bernama Kirana dan Rizal Salamun-- sempat mengingatkan Ridwan yang membawa kamera untuk tidak terlalu maju. "Mungkin dia terlalu percaya diri karena datang untuk mendamaikan, Ridwan tetap maju," kata Bambang. Kesaksian orang-orang ini, menurut Bambang, tidak diperdengarkan di pengadilan. Bahkan, lanjutnya, kamera Ridwan hilang sampai kini.
Tanggapan Jaksa Agung atas bukti video? "Jaksa Agung bilang, aduh kenapa agak terlambat ini (menyerahkan bukti), karena berkasnya sudah di pengadilan kan. Jaksa bekerja sesuai berkas dari polisi," demikian Bambang mengutip pernyataan Basrief.
Dalam kesempatan itu, Bambang juga meluruskan informasi yang menyebutkan terdakwa pembunuhan Ridwan luka-luka akibat sabetan parang Ridwan. "Investigasi kami, luka-luka itu terjadi belakangan. Bukan pada saat kejadian, jadi bagian dari rekayasa," jelas Bambang.
Dewan Pers meminta agar jaksa tidak hanya berhenti di pengadilan tingkat pertama. Sebab, di tingkat ini, jaksa hanya menuntut delapan bulan untuk tiga terdakwa. "Kami minta supaya tidak berhenti sampai di situ."
Laporan: Nila Chrisna Yulika PK
PKS Buka Peluang Koalisi dengan PDIP, Edy Rahmayadi Berpotensi Diusung jadi Cagub Sumut
Elite PKS dan PDIP di Sumut tengah menjalin komunikasi politik untuk merajut koalisi di Pilkada 2024.
