- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Sejumlah aktivis Hak Asasi Manusia yang tergabung dalam Forum Pluralisme Indonesia mengatakan teror bom yang terjadi Komunitas Utan Kayu akibat lemahnya respon pemerintah terhadap aksi-aksi kekerasan atas nama agama.
Pemerintah dinilai tidak tegas sehingga aksi kekerasan cenderung meningkat. "Pemerintah membiarkan para pelaku pelanggaran hukum semakin mendapat angin. Karena pemerintah malah menerbitkan aturan-aturan yang menyudutkan kelompok minoritas" kata Qoirul Anam dari Human Rights Watch Group dalam konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta, Rabu, 16 Maret 2011.
Forum Pluralisme Indonesia mengecam tindakan kekerasan, baik dalam bentuk teror bom atau dalam bentuk apapun yang mengancam rasa aman. Mereka juga mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas motif dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.
Selain itu, Presiden juga didesak untuk menghentikan dan membatalkan aturan-aturan diskriminatif yang mengancam kebhinekaan.
Sedangkan Usman Hamid dari KontraS menilai serangkaian bom yang terjadi di Utan Kayu, Badan Narkotika Nasional dan rumah Ketua Umum Partai Patriot, Yapto Soerjosoemarno tidak memiliki korelasi, namun diduga pelakunya tunggal. "Yang terjadi akhirnya hanya kekacauan saja terhadap semua pihak" ujar Usman.
Usman tidak mau menduga motif atau dari kelompok mana pelaku berasal. "Saya tidak mau menimbulkan politik identitas atau adu domba terhadap kelompok anti minoritas dan pro minoritas."
Menurut dia, pelaku lebih banyak merefleksikan kekacauan politik di Indonesia. "Bahwa pelakunya adalah orang yang resah terhadap situasi politik sekarang ini," jelasnya.
Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
