- www.eunavfor.eu
VIVAnews - Anggota DPR Komisi I Bidang Luar Negeri, Effendi Choirie, menilai pemerintah lamban dalam upaya pembebasan sandera Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Sinar Kudus milik PT Samudera Indonesia.
Politisi PKB ini menegaskan, negara punya kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara.
"Hingga saat ini tidak ada reaksi pemerintah, tidak ada penjelasan dari pemerintah. Pemerintah lemah betul," kata Effendi Choirie saat ditemui di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa, 12 April 2011.
Menurut politisi yang biasa disapa Gus Choi ini, ketidakseriusan pemerintah dibuktikan saat menggelar rapat kerja antara Komisi I DPR dengan Kementerian Luar Negeri. Dalam kesempatan itu pemerintah tidak menjelaskan perihal penyanderaan ABK warga negara Indonesia.
"Saya heran 10 hari lalu Komisi I rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri tapi masalah ini tidak diangkat. Padahal ini sudah terjadi 20 hari lebih," terang Gus Choi.
Meski begitu Gus Choi mengimbau pemerintah bisa menyelesaikan kasus ini dengan tiga opsi.
Pertama, diplomasi melalui negara, kelompok-kelompok atau akses perseorangan meminta Somalia menarik, mengutuk atau melepaskan tawanan ini.
Kedua, negosiasi dengan perompak. Berapapun yang diminta agar segera dibayar, supaya tidak menyakiti warga negara baik secara fisik atau psikis.
Ketiga, menggunakan seluruh kekuatan militer. "Kalau dalam 10 hari ke depan tidak ada reaksi, berarti ini pembiaran terhadap warga negara," ujar Gus Choi.
Sebelumnya, Menkopolkam, Djoko Suyanto, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lepas tangan. Apa opsi yang ditempuh pemerintah, Djoko menyatakan tidak bisa semua opsi dibeberkan kepada publik.
Namun, "Utamanya sekarang itu adalah penyelamatan, awak kapal dan kapal itu. Karena yang terpenting adalah komunikasi dan negosiasi dengan perompak itu, sampai dengan titik mana kita sepakat," kata Djoko Suyanto, Senin 11 April.
Seperti dilansir Channelnewsasia.com, perompak membajak kapal Sinar Kudus sekitar 320 mil timur laut Pulau Socotra pada Rabu, 16 Maret 2011 pagi. Dalam kapal itu terdapat 20 pelaut Indonesia.
Tokoh Agama Papua: Jangan Ikut Ajakan Sesat Aksi Demo 1 Mei, Pihak Tidak Bertanggungjawab
Adapun aksi demonstrasi tersebut itu rencananya digelar di Jayapura pada 1 Mei yang diklaim sebagai Hari Aneksasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
