- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Komisi I DPR yang juga membidangi Pertahanan akan meminta penjelasan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono atas bentrokan warga dengan aparat TNI yang terjadi di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu 16 April lalu. DPR akan mengundang Panglima usai masa reses.
"Saya akan menghubungi Panglima TNI lewat telepon," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, semalam. Menurut Hayono, sebagai Wakil Ketua Komisi, dirinya berwenang untuk menghubungi mitra kerja di pemerintahan, termasuk Panglima TNI.
Rencananya, Hayono akan menelepon Panglima TNI hari ini karena memang DPR belum bisa mengundang Panglima untuk meminta penjelasan soal bentrokan. DPR hingga 8 Mei mendatang masih memasuki masa reses.
Hayono menegaskan, kasus seperti ini kerap terjadi di masyarakat. Hayono menduga, permasalahan mendasar soal ini adalah karena belum adanya pembenahan penyeluruh terhadap masalah ini.
"Ada masalah di dalam aset negara yang dikelola TNI," ujar politisi Demokrat ini. Saat ini, Komisi I sudah membentuk Panitia Kerja Aset dan Perumahan TNI. Hal ini dilakukan untuk membenahi persoalan sejenis yang telah terjadi bertahun-tahun.
Hayono mengakui, ada oknum di masyarakat yang kerap menjadi provokator. Warga yang tidak bertanggungjawab kerap memanas-manasi massa agar kasus seperti sengketa tanah dengan aparat menjadi semakin tak berujung.
"Lepas dari siapa yang benar dan salah, kasus-kasus seperti ini merugikan citra TNI. Cepat benahi masalah ini," kata mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga ini.
Seperti diketahui, sejumlah warga Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen, Jawa Tengah, terluka setelah bentrok dengan beberapa personel TNI. Bahkan, ada warga yang diduga terkena peluru yang dilepaskan anggota TNI.
TNI menegaskan, tindakan yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Bentrokan ini dipicu sengketa tanah yang diklaim kedua pihak.
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
