- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Mantan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Oka Mahendra, mengatakan, komitmen pemerintah dalam menerapkan Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sangat lemah.
"Dari 26 pasal UU SJSN yang mendelegasikan pembentukan peraturan pelaksanaan, terdapat 24 pasal yang belum ditindaklanjuti," kata Oka Mahendra saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang gugatan warga negara terhadap Presiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua DPR RI, dan delapan menteri karena pengabaian pelaksanaan UU SJSN, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 27 April 2011.
Menurutnya, pemerintah lebih menyukai program bantuan sosial (bansos), dibanding menerapkan SJSN. Hal itu dikarenakan program bansos, mengesankan bahwa penguasa murah hati. "Itu dalam rangka pencitraan politik. Rakyat dijadikan komoditi politik yang diberi sekedar bantuan menjelang kampanye pemilu," katanya.
Oka melanjutkan, tahun ini pemerintah menggelontorkan Rp 61,5 triliun untuk memenuhi kebijakan tersebut. "Padahal uang senilai Rp61,5 triliun itu dapat digunakan untuk memperluas jangkauan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan sektor informal," katanya.
Tim Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial menggugat pemerintah untuk memprioritaskan pelaksanaan jaminan sosial sesuai Undang-Undang (UU) No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pemerintah seharusnya sudah menerbitkan sejumlah peraturan di bawahnya sebagai petunjuk pelaksana UU SJSN yang diterbitkan sejak enam tahun lalu ini. Pembiaran yang dilakukan pemerintah membuktikan bahwa kesejahteraan pekerja ataupun buruh dan masyarakat secara umum tidak menjadi perhatian utama.
Fanbase Swansea Kaget Popularitas Nathan Tjoe-A-On Melejit di Timnas Indonesia
Fanbase klub Liga Inggris, Swansea City kaget saat tahu popularitas Nathan Tjoe-A-On melejit saat membela Timnas Indonesia di Piala Asia U23.
