- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews – Menteri Agama Suryadharma Ali mempersilakan LSM FITRA untuk melaporkan dugaan penyimpangan dana Bantuan Sosial tahun 2010 yang ada di kementeriannya, kepada pihak yang berwenang. FITRA menuding Kementerian Agama menyelewengkan anggaran Bansos senilai lebih dari Rp41 miliar. Tujuh kementerian lainnya juga dituduh melakukan penyimpangan yang sama.
“Dilaporkan saja penyimpangan itu. Kadang-kadang kan ada cerita, tapi tidak ada bukti. Kadang-kadang juga ada cerita yang sebetulnya sudah selesai, tapi cerita itu diulang-ulang,” kata Suryadharma usai acara deklarasi dirinya sebagai calon Ketua Umum PPP periode berikut di Hotel Crown, Jakarta, Selasa 21 Juni 2011.
Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, Suryadharma meminta FITRA atau elemen masyarakat lain yang mengetahui tentang penyimpangan itu, agar tidak ragu untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.
Berdasarkan rilis FITRA pagi ini, terdapat 8 kementerian yang diduga menyelewengkan anggaran Bansos, sehingga total kerugian negara mencapai Rp2,4 triliun. Dana Bansos merupakan transfer uang atau barang yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai perlindungan dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Selain Kemenag, 7 kementerian lain yang disebut FITRA adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Agama, dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Kemenpora Andi Mallarangeng secara terpisah mengaku belum mengetahui adanya dugaan penyimpangan dana Bansos di kementeriannya. “Saya belum cek. Nanti saya cek,” kata Andi di Istana Negara, Selasa, 21 Juni 2011. Menurut data FITRA, dugaan penyimpangan anggaran Bansos di Kemenpora mencapai Rp407 miliar.
Suryadharma sendiri menegaskan, laporan Kementerian Agama pada tahun 2010 mengalami perkembangan yang positif. “Laporan itu sudah diaudit oleh BPK. Dari situ ketahuan, apakah ada temuan-temuan. Setiap temuan bukan berarti ada korupsi,” kata Menag.
“Pada tahun 2010, laporan Kementerian Agama itu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tahun 2009 juga WDP. Sebelumnya pada tahun 2008, disclaimer. WDP tahun 2009 dan 2010 meningkat kualitasnya, tetapi belum bisa beranjak jadi Wajar Tanpa Pengecualian,” jelas Suryadharma. (ren)
Parto Patrio Rela Nahan Sakit Demi Tepati Janji Liburan Keluarga ke Bali
Eko Patrio juga bersyukur penyakit batu ginjal yang diderita oleh Parto belum menjalar ke mana-mana atau membahayakan organ lainnya.
