- ANTARA/Ismar Patrizki
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Satuan Tugas Tenaga Kerja Indonesia di Istana Kepresidenan, 1 Juli 2011. Satuan Tugas TKI ini nantinya bertugas untuk mengadvokasi tenaga kerja Indonesia yang tertimpa masalah berat.
"Saya mengistilahkan tugas yang tidak ringan. Banyak orang mengatakan mission impossible, tetapi selalu ada jalan Tuhan yang impossible jadi possible," kata SBY, ketika menerima Satgas TKI, di Kantor Presiden, Jumat, 1 Juli 2011.
SBY mengklaim hanya sedikit warga negara Indonesia yang bekerja di Luar Negeri tertimpa masalah. Saat ini, ada 5 juta warga negara Indonesia yang bekerja di Luar Negeri di berbagai sektor.
"Banyak yang sesungguhnya tidak memiliki masalah. Ada angka yang menyebut kurang dari satu persen yang bermasalah," kata SBY, di Kantor Presiden, Jumat 1 Juli 2011
Menurut dia, dari jumlah tersebut, yang tertimpa masalah berat jumlahnya sedikit lagi. "Karena sesuatu hal sistem hukum setempat terancam hukuman mati, jumlahnya jauh lebih kecil," kata Yudhoyono.
Tetapi, SBY melanjutkan, Indonesia harus tetap berbuat yang terbaik untuk membantu warga negara Indonesia yang mengalami kesulitan di luar negeri. "Ini amanah, doktrin, oleh karena itu meski jumlahnya sedikit," ujarnya.
SBY menambahkan, warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati paling banyak di Malaysia, disusul Arab Saudi, Republik Rakyat Tiongkok,dan Singapura. Namun, jumlah tersebut bukan jumlah TKI yang dianiaya majikannya.
"Bukan, ini adalah saudara yang berbuat kejahatan di sana. Terlibat pelanggaran hukum kemudian diancam hukuman mati," ucapnya
Menurut Yudhoyono, berdasarkan catatan pemerintah, total TKI yang terancam hukuman mati sekitar 200 orang. Paling banyak mereka tersangkut kasus narkoba, sebanyak 70 persen.
"Memang keras, negara kita juga keras kita jatuhkan mati, seumur hidup, 20 tahun penjara bagi yang terlibat kejahatan narkoba," kata dia
Sementara diperingkat kedua, terlibat kasus pembunuhan. "28 persen kejahatan pembunuhan. 2 persen lain-lain," ucap SBY
Satgas tersebut, selain melibatkan pejabat pemerintahan juga melibatkan mantan pejabat. Dari 20 nama yang dibacakan Menko Polhukan Djoko Suyanto terdapat mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji, mantan Menteri Agama Maftuh Basuni, mantan Ketua Komisi Nasional Perempuan Kemala Chandra Kirana, dan mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab. (adi)
Megawati Panaskan Mesin Politik PDIP, Pimpin Konsolidasi untuk Pilkada 2024
PDIP menggelar rapat konsolidasi pemenangan untuk menghadapi Pilkada 2024. Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Sekolah Partai.
