- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Pimpinan DPR meminta agar pemerintah menyepakati jadwal yang sudah ada terkait pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jika deadlock, pimpinan DPR memperpanjang pembahasan RUU tersebut.
"Karena itu kita akan mengikhtiarkan kemungkinan khusus untuk RUU BPJS itu kita tunda lagi. Akan kita beri frame lagi sampai persidangan ke depan," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso usai bertemu dengan Wakil Presiden boediono di Istana Wapres, Jakarta, Senin 18 Juli 2011.
Namun Priyo memberikan catatan. "Pansus mengirimkan surat kepada pimpinan DPR, pimpinan akan berikhtiar agar bisa mendapatkan porsi waktu satu persidangan lagi," ucapnya.
Hingga kini, pembahasan RUU BPJS masih alot. Pemerintah masih tetap mempertahankan empat Badan Usaha Milik Negara yakni, PT. Jamsostek, PT. Askes, PT. Asabri dan PT. Taspen tidak dilebur menjadi satu badan yakni BPJS.
Priyo menegaskan, empat jaminan sosial dari empat BUMN yang ada saat ini belum mencakup seluruh rakyat Indonesia. "Tadi 24 juta yang masuk jamsostek, askes, dan seterusnya. Jamkesmas 70 juta dan total penduduk kita 240 juta. Praktis ada 146 juta dari rakyat kita yang belum tercover perlindungan kesehatan, hari tua dan seterusnya," jelasnya.
"Karena itu kita tetap pada pandangan agar BPJS ini terus kita langsungkan untuk kita setujui," tambahnya.
Priyo mengatakan, berdasarkan pertemuan dengan Wapres, pemerintah meminta waktu hingga 10 tahun ke depan agar proses transformasi berjalan secara alamiah. "Sedangkan posisi kami menginginkan dipercepat itu semua. Kita harus mencari jalan keluar," tegasnya. (adi)
Ini Dia Lift Penumpang Terbesar di Dunia, Bisa Angkut 235 Orang Sekaligus
Ukurannya yang sangat besar, elevator atau lift penumpang terbesar di dunia ini mengandalkan sistem balok katrol inovatif yang terdiri dari 18 katrol besar, 9 kabel baja.
