"Dituding Nazar, Pimpinan KPK Harus Nonaktif"

VIVAnews - Wakil Ketua Komisi III DPR, Fachri Hamzah mengatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebut oleh Muhammad Nazaruddin terlibat sejumlah kasus sebaiknya nonaktif. Jika tidak, kata dia, publik tidak akan percaya kepada KPK, terutama dalam menangani kasus suap yang melibatkan Nazaruddin.

"Paling ideal pimpinan yang disebut namanya itu nonaktif dulu," kata Fachri saat berbincang dengan VIVAnews.com, Rabu 27 Juli 2011.

Sebagaimana diketahui, Nazaruddin yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Palembang ini menyebut nama sejumlah pimpinan KPK. Dia menyebut Chandra M Hamzah menerima suap pengadaan baju hansip pemilu 2009.

Nazar juga menuding Chandra bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum untuk merekayasa kasus wisma atlet. Dia juga menyebut M Jasin merekayasa kasusnya.

Nazaruddin juga mengatakan Chandra pernah dua  kali datang ke rumahnya. Tak hanya itu, Deputi Penindakan KPK, Ade Raharja tak luput dari tudingan Nazaruddin. Nazar mengaku pernah bertemu Ade terkait 'pengamanan' kasus yang ditangani KPK.

Tudingan-tudingan itu ada yang dibantah dan dibenarkan. Chandra dan M Jasin membantah mentah-mentah tudingan itu. Sementara itu, Ade Raharja membenarkan pertemuan dengan Nazaruddin. Namun dia mengaku tak pernah menuruti permintaan Nazaruddin untuk 'mengamankan' kasus.

Namun demikian, Fachri hamzah tetap mendesak nama-nama yang disebut itu nonaktif. Terutama selama menangani kasus yang melibatkan Nazaruddin. "Kalau diteruskan akan mendatangkan kecurigaan kepada KPK," kata dia.

"Apa mungkin orang yang disinggung terlibat kasus itu bisa menyelesaikan kasus itu secara adil. Masalahnya yang dituduh adalah Pimpinan KPK, juga Deputi Bidang Penindakan."

Fachri juga menyoroti pembentukan majelis etik KPK. Menurut dia, majelis itu tak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena anggotanya banyak berasal dari dalam KPK. "Bagaimana bisa pimpinan KPK memeriksa pimpinan lainnya," kata dia.

"Bagaimana pun, masyarakat akan sulit mempercayai langkah-langkah KPK." (eh)

Ombudsman: Bunga Investasi yang Sangat Tinggi Itu 99,9 Persen Penipuan

Ombudsman RI mengimbau kepada masyarakat agar tidak tergoda iming-iming investasi, yang menawarkan imbal hasil atau bunga super tinggi yang melebihi ketentuan.

VIVA.co.id

9 Mei 2024