- Situs Interpol Internasional
VIVAnews - Upaya pemulangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, hingga kini masih belum terbuka ke publik. Apakah Nazaruddin akan pulang melalui perjanjian ekstradisi atau deportasi.
Namun, beberapa pihak menolak upaya pemulangan ekstradisi. Selain sulit, upaya ekstradisi memungkinkan Nazaruddin mengambil langkah hukum di sana mengajukan gugatan ke pengadilan. Sehingga, ini dapat mengakibatkan gagalnya pemulangan tersangka kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Palembang ini.
Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, berpendapat langkah paling tepat adalah upaya deportasi. "Kalau deportasi secara waktu lebih cepat," kata Mas Achmad Santosa saat ditemui usai acara di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Agustus 2011.
Ota, begitu biasa dia disapa, yakin kepolisian Kolombia profesional, dan dapat bekerja sama secara baik dengan tim penjemput Nazaruddin yang terdiri dari unsur Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri. Karena itu, menurut Ota, masyarakat tak perlu khawatir Nazaruddin tak akan kembali ke tanah air untuk mengungkap kebenaran dalam kasus ini.
"Dalam setiap Undang-Undang Imigrasi di setiap negara, ada removal of person yang istilahnya deportasi. Sepertinya ini tidak akan masalah cuma ini perlu proses," jelasnya.
Ota mengisahkan pengalamannya saat menjemput terpidana kasus penyelewengan pajak, Gayus Tambunan, di Singapura tahun lalu, juga melewati proses yang cukup lama dan harus bersabar. Sebab, sejumlah masalah administrasi harus dituntaskan agar Gayus bisa dipulangkan ke Indonesia.
"Jadi, saya berasumsi, mengapa pemulangan ini agak lama, karena masalah administrasi saja," kata dia.
IP Podcast Meriahkan Hari KI Sedunia Tahun 2024 di 33 Provinsi
DJKI Kemenkumham turut memeriahkan Hari KI Sedunia dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan, salah satunya Podcast Hari KI Sedunia.
