- Antara/ Saptono
VIVAnews - Munculnya keinginan berbagai kalangan untuk membarkan badan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat untuk memangkas persoalan mafia anggaran dinilai Jusuf Kalla sebagai sesuatu yang tidak mungkin.
Menurut JK, jika semua persoalan diselesaikan dengan membubarkan lembaga, semua lembaga bisa dibubarkan. "Yang salah kan orangnya, jadi kenapa lembaganya dibubarkan, itu tidak mungkin," kata JK di Auditorium Uversitas Andalas, Limau Manis, Padang, Selasa 6 September 2011.
Menurut JK, persoalan mafia anggaran bisa diminimalisirkan bila proses pencairan proyek-proyek yang mengguna dan APBN dipindahkan ke komisi-komisi di DPR. Sebanyak 11 komisi yang ada di DPR bisa mengambil alih peran banggar yang belakangan mendapat sorotan tajam pasca pengakuan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin.
Menurut Nazar, banggar memiliki peran sentral dalam dugaan korupsi kasus wisma atlet di Palembang yang menyeret namanya. Berawal dari pengakuan Nazar ini desakan pembubaran banggar bergulir semakin meluas.
Menurut JK, persoalan mafia anggaran yang bermunculan disebabkan karena tingginya pemekaran daerah dan ketergantungan daerah terhadap pusat. "Banyak daerah yang bergantung pada pusat, membuat praktek mafia anggaran menjadi lahan basah bagi oknum anggota dewan," kata JK.
Menurutnya, korupsi dana pembangunan di banggar muncul karena dana pembangunan lebih kecil dari kebutuhan. Kondisi ini membuat daerah berebut untuk mendapatkan anggaran yang kecil tersebut sehingga memunculkan praktek mafia dalam proses pencairan anggaran. (Laporan: Eri Naldi | Padang)
Bappebti Bentuk Komite Aset Kripto, Indodax Sebut Bisa Tingkatkan Kepercayaan
Komite Aset Kripto ini terdiri dari sejumlah unsur seperti misalnya Bappebti, Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, bursa aset kripto, dan lembaga kliring aset kripto.
