Kasum: Kasus Munir, Perlu Presiden Berani

VIVAnews -- Hari ini, genap tujuh tahun sudah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir meninggal dalam penerbangan Garuda Indonesia menuju Amsterdam, Belanda. Dalam keterangan resmi kepolisian disebutkan bahwa Munir meninggal karena racun arsenik.

Polycarpus, yang dipidana polisi terlibat dalam kasus pembunuhan ini sudah divonis penjara dan kini masih mendekam di bui. Pertanyaan yang belum terjawab hingga kini adalah siapa dalang pembunuhan tokoh aktivis HAM ini. Munir adalah tokoh besar, yang sungguh membela HAM dan keras mengkritik para pelanggar HAM, juga yang dilakukan sejumlah institusi keamanan.

Tapi hingga tujuh tahun sesudah kematian itu, pertanyaan itu belum terjawab, bahkan oleh negara yang dilengkapi lembaga, dana yang besar untuk mengungkap kasus seperti ini. Padahal sejumlah kalangan menyebutkan bahwa menguak si dalang itu sesungguhnya mudah. Sebab tempat kejadian perkara sangat terbatas, petunjuk juga sudah banyak.

Hari ini, sesudah tujuh tahun tanpa ujung itu, Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir, akan bergerak ke Istana Negara. Pukul sebelas siang. Karena membuka kasus Munir cuma memerlukan keberanian, mimbar bebas komite ini akan mengusung tema: Presiden Palsu, Mencari Presiden Yang Berani Menuntaskan Kasus Munir.

Meski mimbar akan digelar di depan istana, tak ada sedikitpun niat untuk bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami nggak akan ke Istana. Kami sudah berkali-kali ketemu dengan SBY, tapi percuma, kasus ini tidak bergerak," kata Choirul saat dihubungi VIVAnews.com, Rabu 7 September 2011.

Dia menambahkan, apa yang pernah disampaikan SBY bahwa kasus Munir akan diselesaikan dengan baik, dibongkar, siapa yang ada di baliknya -- tidak terbukti.

"Trennya justru melemahkan kasus ini, memperlakukan pelakunya dengan sangat baik," tambah dia. Choirul mencontohkan, terpidana kasus pembunuhan Munir Pollycarpus Budihari Priyanto malah mendapatkan remisi 9 bulan dalam peringatan Hari Kemerdekaan yang lalu. Contoh lain adalah putusan bebas Muchdi PR yang tak kunjung di-PK (peninjauan kembali). "Putusan kasasi bahkan belum ke luar, padahal sudah dua tahun."

Menurut Anam, SBY seharusnya bertindak. "Kalau Presiden SBY masih mau dianggap presiden, ia seharusnya berani mengambil risiko demi penegakan hukum. Bertindaklah kongkrit, bukan hanya janji."

Terkait kasus Munir, Amnesty Internasional telah melayangkan surat resmi kepada Jaksa Agung, Basrief Arief. Lembaga penegakan HAM terkemuka dunia itu minta Kejaksaan menggelar penyelidikan baru atas kasus tersebut.

"Amnesty Internasional prihatin atas penanganan kematian Munir, yang tidak transparan dan akuntabel, sehingga berkontribusi menimbulkan perasaan takut para pembela HAM di Indonesia, serta membangkitkan pertanyaan atas komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi pembela HAM," ujar Josef Roy Benedict, anggota tim kampanye Amnesty Internasional untuk Indonesia dan Timor Leste dalam surat elektroniknya yang dikirim 6 September 2011.

Ada Korban Meninggal Akibat Tabrakan KA Pandalungan Vs Mobil di Pasuruan, Perjalanan KA Terganggu

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, turut berduka cita dan menyesalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara KA Pandalungan relasi Gambir-Jember di Pasuruan

VIVA.co.id

7 Mei 2024