- VIVAnews/Tudji Martudji
VIVAnews - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf minta agar warga 45 rukun tetangga di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo yang minta daerahnya masuk peta terdampak bersabar menunggu hasil verifikasi pemerintah pusat.
"Kami harap warga bisa bersabar menunggu verifikasi dari tim Kementerian Pekerjaan Umum," kata Saifullah Yusuf di Surabaya, Senin 26 September 2011.
Ia menjelaskan, seperti yang disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo, secara bertahap pemerintah akan memenuhi aspirasi warga untuk mendapat haknya. Pemerintah pusat telah komitmen akan membayar pada Desember 2011.
Terkait itu, lanjut Saifullah, tim verifikasi masih terus bekerja untuk mengetahui daerah mana saja yang mendapat ganti rugi maupun bantuan sosial, termasuk dari warga di 9 RT tersebut. Wagub Jatim juga berpesan agar unjukrasa tidak dilakukan dengan cara menutup jalan atau memblokade Jalan Raya Porong termasuk rel kereta api.
"Kalau ada penutupan jalan, pasti semua kena dampaknya. Silahkan menyampaikan aspirasi, tapi tidak dengan menutup jalan," kata mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal itu.
Terkait itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Hadiatmoko menjelaskan, bahwa tidak ada larangan bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasi. "Namun, perlu diingat itu semua harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan pihak lain. Lebih baik tidak dengan menutup jalan, karena yang dirugikan tidak hanya satu atau dua pihak. Silakan menyampaikan aspirasi tapi dengan cara yang benar," kata Irjen Pol Hadiatmoko.
Demo Warga
Polisi sempat mengamankan dua orang warga pengunjuk rasa di ruas Jalan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur yang melakukan aksi blokir jalan, keduanya warga Desa Mindi bagian dari massa demo menuntut desanya masuk peta terdampak.
"Mereka hanya kami mintai keterangan agar tidak mengulangi lagi," kata Kapolres Sidoarjo Eddy Hermanto, Senin 26 September 2011.
Dijelaskan, upaya pengamanan itu dilakukan untuk memecah konsentrasi massa warga yang semakin banyak serta untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan termasuk adanya provokasi.
Diperoleh keterangan, dua orang yang diamankan Aan dan istrinya warga Desa Mindi yang lokasinya berdekatan dengan Tanggul Lumpur yakni di sebelah selatan tanggul. Usai dibubarkan, sebagian massa kembali ke kampungnya. Dan, dua arah Jalan Raya Porong kembali normal. Kendaraan berat yang sempat berhenti kembali melanjutkan perjalanan. Sementara di setiap mulut gang masih terlihat petugas polisi termasuk Satuan Brimob bersenjata.
Terkait itu, Kordinator warga Desa Ketapang, Ali Said mengatakan massa akan tetap melakukan aksi, jika tuntutan tidak dipenuhi. "Kita akan kembali melakukan aksi jika tuntutan warga tidak dipenuhi," katanya.
Ia menjelaskan, warga 45 RT terdiri dari 12.000 KK itu menuntut agar desanya masuk wilayah terdampak seperti 9 RT yang masuk daftar pengajuan. "Kita juga minta supaya wilayah kami dipercepat masuk peta terdampak, dan jika 9 RT itu di ACC hari ini, yang 45 RT termasuk desa kami juga harus disetujui," lanjutnya. (eh)
Laporan Tudji Martudji | Surabaya
Habiskan Anggaran Hampir Rp1 Triliun, Apa Saja Fasilitas yang Dimiliki IDTH Kemenkominfo
Presiden Jokowi juga menyebutkan anggaran untuk membangun IDTH Kemenkominfo menghabiskan Rp980 miliar.
