- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat tengah menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir. Sorotan bermula dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta penjelasan soal dua kasus korupsi yang ditangani, di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Sorotan bertambah kencang ketika Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengungkap bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi ada 21 transaksi mencurigakan yang dilakukan anggota Badan Anggaran DPR.
Menurut Sekretaris Jenderal Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang, adanya penyimpangan anggaran bisa terjadi jika kekuasaan besar dalam anggaran tak disertai dengan transparansi.
"Peluang terjadi penyimpangan ada, kalau kekuasaan besar tapi proses tertutup. Apalagi yang dibicarakan menyangkut uang yang jumlahnya besar," kata Sebastian Salang dalam diskusi Polemik Radio Sindo, di Jakarta, 1 Oktober 2011.
Sebastian juga mengkhawatirkan adanya manipulasi laporan anggaran. Manipulasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk dan nama yang ditulis di anggaran. Salah satu yang dicurigai adalah "dana optimalisasi".
"Ke depan, dana-dana optimalisasi seperti ini tidak perlu ada. Karena disilah lahan empuk terjadinya transaksi," ujar Sebastian Salang. (umi)
Polisi Pengedar Sabu Ditangkap di Mamuju Sulawesi Barat
Polisi di Mamuju Ditangkap karena Residivis Pengedar Sabu
