- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Tentara Nasional Indonesia bertekad mencegah penggunaan kekerasan dalam menangani masalah dengan warga sipil. Personel TNI harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan HAM.
Tekad itu dilontarkan Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, jelang peringatan hari ulang tahun (HUT TNI) ke-66 pada tanggal 5 Oktober 2011. Perayaan itu akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami menyadari tidak mudah untuk berubah langsung sebagaimana yang diinginkan, tetapi yakinlah kami dari pimpinan TNI akan berupaya agar para anggota TNI lebih mengedepankan proses hukum daripada tindakan yang sifatnya kekerasan," kata Agus di Mabes TNI Cilangkap, 3 Oktober 2011.
Menurut Panglima, sebenarnya TNI sudah banyak berubah dari sebelumnya. Kekerasan yang diberitakan di media massa, kata Agus, pada umumnya adalah pada saat anggota TNI menghadapi situasi tertentu yang memaksa dia melakukan itu.
Namun, Agus mengatakan telah memberi arahan kepada seluruh anggota TNI agar dalam menangani sesuatu hendaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, yang perlu digarisbawahi adalah semua kegiatan yang melanggar ketentuan HAM dan sebagainya akan ditindaklanjuti dengan proses hukum.
"Kalau kontak senjata ya urusannya dengan dengan senjata, kalau penegakkan hukum, urusannya dengan penegakan hukum," ujar Agus.
Perayaan HUT TNI 5 Oktober mendatang akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono serta beberapa menteri kabinet Indonesia bersatu jilid II.
Di samping itu juga akan menampilkan peragaan alutsista dan kemampuan minimum prajurit TNI. Diantaranya 4 Pesawat Sukhoi, 5 pesawat F 16, atraksi terjun payung dan atraksi beladiri pasukan khusus TNI.
Tokoh Agama Papua: Jangan Ikut Ajakan Sesat Aksi Demo 1 Mei, Pihak Tidak Bertanggungjawab
Adapun aksi demonstrasi tersebut itu rencananya digelar di Jayapura pada 1 Mei yang diklaim sebagai Hari Aneksasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
