- VIVAnews/Banjir Ambarita
VIVAnews - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Helmy Fauzi, mengatakan DPR akan memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, untuk menjelaskan persoalan di Papua. DPR akan meminta penjelasan bagaimana insiden kekerasan yang memakan korban jiwa bisa terjadi.
"Kami melihat masalah Papua ini seperti api dalam sekam yang memerlukan pendekatan komprehensif dalam penanganannya. Bukan hanya pendekatan pencegahan keamanan, tapi juga perlu ditekankan kembali pendekatan kesejahteraan. Bagaimana otsus (otonomi khusus) Papua ini digulirkan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat papua," ujar Helmy di gedung DPR, Jakarta, Jumat 21 Oktober 2011.
Menurut Helmy, dana yang digelontorkan untuk Otsus mencapai Rp28 triliun. "Kok tidak bisa sih menyejahterakan rakyat Papua. Kok mereka masih saja miskin. Ini yang harus diperiksa secara kemprehensif," kata Helmy.
Menurut Helmy, Menkopolhukam juga perlu menjelaskan apakah benar informasi yang berkembang bahwa BIN sudah mengetahui ada rencana lain di balik acara tersebut. Jika benar sudah tahu dan tidak tercegah bisa dianggap pengabaian.
"Itu ada pengabaian. Kalau early warning sudah diberikan, harus ada cegah dini dong," ujarnya.
Helmy khawatir bibit-bibit pembangkangan justru tumbuh subur di sekolah negeri di sana. "Inilah kalau misalnya ada new layers dari resistance movement, ini tanda-tanda bahaya. Ini artinya pembangkangan terhadap merah putih di sana dilakukan oleh generasi-generasi baru yang hidup dan tumbuh di sekolah-sekolah negeri," ujarnya.
"Ini ada permasalahan apa, ini yang harus kami pelajari. Ini harus diantisipasi jangan sampai ada new layers yang berkembang sebagai wujud ketidakpuasan atas apa yang terjadi di Papua. Harus ada alarm call, bahwa ada masalah di Papua. Papua merasa termarginalisasi," jelasnya. (art)