- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVAnews - Meski Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan sela yang meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk membuka kembali pendaftaran kandidat kepala daerah, Partai Aceh memastikan tak ikut mendaftarkan calonnya untuk level calon gubernur dan bupati/walikota.
Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf mengatakan, Partai Aceh melihat putusan Mahkamah Konstitusi belum menyentuh substansi akar persoalan yang menjadi sumber konflik regulasi di Aceh.
"Kami tetap tidak akan mendaftar pada Pilkada Aceh sekarang, sebelum konflik regulasi diselesaikan dengan baik dan menghasilkan Qanun Aceh yang dapat dijadikan dasar hukum penyelenggaraan Pilkada Aceh," kata Muzakir dalam konferensi pers di Kantor Pusat Partai Aceh di Banda Aceh, Jumat, 4 November 2011 .
Menurut Muzakir, Partai Aceh tetap berharap Pilkada Aceh dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh. Sebelum aturan tentang Pilkada diselesaikan, Pilkada harus ditunda.
"Kami masih terus melakukan lobi-lobi politik dengan perunding perdamaian Aceh untuk meminta Pilkada ditunda dan harus dijalankan sesuai UUPA," ucapnya.
Jika Pilkada Aceh tetap dijalankan, kata Muzakir, partainya tetap akan memboikot Pilkada. Ketika ditanya apakah Partai Aceh juga akan mengajak rakyat Aceh untuk memboikot Pilkada, Muzakir mengatakan, mereka menyerahkan semuanya kepada rakyat Aceh.
"Sebagai partai yang memiliki suara terbanyak di Aceh, saya kira rakyat Aceh tentu akan mengikuti sikap Partai Aceh," ujarnya. (Laporan : Riza Nasser | Aceh, art)
PM Singapura akan Temui Jokowi Pekan Depan, Bahas Energi Hingga IKN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Ju
