- Antara/ Jimmy Ayal
VIVAnews - Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu tahun anggaran 2010 tertunda disampaikan kepada DPRD. Menurut DPRD Maluku, salah satu penyebabnya adalah proses audit yang masih berjalan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"LPJ belum bisa dibahas karena terhambat audit BPK," kata Ketua DPRD Maluku, Fatany Sohilauw, di gedung DPRD Maluku, Ambon, Senin 5 Desember 2011.
Menurut Fatani, hingga saat ini hasil audit BPK belum juga rampung. Penyebab molornya proses audit itu, kata dia, salah satunya karena ada beberapa auditor BPK belum kembali ke Ambon setelah kericuhan 11 September lalu.
"Bahkan ada beberapa auditor BPK yang juga meninggalkan Ambon akibat kejadian 11 September lalu," kata Fatany usai sidang paripurna DPRD Provinsi Maluku.
Kerusuhan 11 September 2011 saat itu karena adanya isu kematian seorang tukang ojek bernama Darfin Saimen. Padahal, menurut polisi, Darfin tewas karena kecelakaan lalu-lintas murni. Polisi pun mengusut penyebaran SMS berantai yang diduga menyulut kerusuhan di Ambon.
Dalam sidang perdana paripurna DPRD Maluku hari ini, semestinya Gubernur Karel Albert Ralahalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk dibahas. Tetapi, Gubernur akhirnya menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2012.
Menurut Gubernur, penyampaian kedua materi utama itu tidak melanggar aturan. Pembahasan dua materi itu nantinya akan digunakan sebagai landasan RAPBD.
Kebijakan Umum Anggaran, kata Gubernur, merupakan instrumen sistem pengelolaan keuangan daerah yang memuat prioritas dan kebijakan belanja. "Kebijakan itu menurut urusan wajib dan urusan pilihan yang akan diaksanakan oleh pemerintah daerah," kata Gubernur Karel. Laporan: Angkotasan | Ambon
Parto Patrio Rela Nahan Sakit Demi Tepati Janji Liburan Keluarga ke Bali
Eko Patrio juga bersyukur penyakit batu ginjal yang diderita oleh Parto belum menjalar ke mana-mana atau membahayakan organ lainnya.
