- tvOne
VIVAnews - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta agar kasus Mesuji diselesaikan dengan baik. Dia berharap hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dalam kasus tersebut.
"Kita lihat dulu persoalannya, kita harapkan hukum ditegakkan. Tanpa pandang bulu," kata Ical, di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat 16 Desember 2011.
Ical mengatakan tindak kekerasan tidak bisa dibenarkan dan harus ditindak. Tak peduli pelakunya masyarakat atau aparat. "Apakah aparat, apakah masyarakat pelakunya semua harus sadar hukum harus ditegakkan," ujarnya.
Dugaan pembantaian massal petani ini terkuak saat para petani mendatangi Komisi III Bidang Hukum DPR pagi tadi. Para petani yang didampingi Mayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi membawa bukti rekaman video pembantaian 30 petani di Tulang Bawang Bawang Induk dan Tulang Bawang Barat, Lampung.
Dalam video itu diperlihatkan adanya pembantaian yang dilakukan dengan keji oleh orang-orang berseragam aparat. Ada dua video yang merekam proses pemenggalan dua kepala pria.
Sementara tampak satu pria bersenjata api laras panjang dengan penutup kepala memegang kepala yang telah terpenggal. Selain merekam pembunuhan keji lainnya, video lain memperlihatkan kerusakan rumah penduduk.
Peristiwa ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan PT Silva Inhutani sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu diduga menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.
"Saya belum ke sana. Jadi untuk sementara, kami belum bisa beri tanggapan soal ini. Karena belum ada laporan yang masuk," kata Nanan yang juga mantan Kapolda Sumatera Utara ini.
PT Silva Inhutani sendiri tidak mengetahui adanya peristiwa keji itu. Perusahaan membantah ada peristiwa pembantian massal petani di lokasi perusahaannya.
"Indonesia itu negara hukum, bagaimana mungkin bisa terjadi peristiwa seperti itu?" kata Sudirman yang mengaku sebagai staf akunting PT Silva Inhutani kepada VIVAnews.com lewat telepon, Rabu 14 Desember 2011. Sebelumnya, dua staf di perusahaan itu menyatakan Sudirman adalah pejabat di perusahaan itu yang membawahi masalah Lampung.
Laporan: Dian Widiyanarko
Kasus Korupsi Gubernur Abdul Gani Kasuba, KPK Cegah Eks Ketua DPD Gerindra Malut ke Luar Negeri
Status Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.
