- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers, Hendrayana menyatakan pada 2011 indeks kebebasan pers mengalami penurunan dibanding 2010.
"Di Asia, secara kualitas kebebasan pers kita sangat baik. Tapi, dari aspek perlindungan pekerja pers menurun dari posisi 110 pada 2010 menjadi 117 tahun ini. Ini menurut organisasi internasional wartawan tanpa batas," kata Hendrayana di sela "Workshop Advokat Berperspektif Pers" di Sanur, Denpasar, Sabtu 17 Desember 2011.
Ia mengaku banyak melakukan advokasi dan bantuan hukum kepada media maupun pekerja pers. LBH Pers, menurut Hendrayana, juga aktif melakukan monitoring. "Pada 2011, ada sekitar 89 kasus kekerasan fisik dan non fisik yang dilakukan kelompok masyarakat, kepolisian, dan ormas," tuturnya.
Selain itu, dalam catatannya, tahun ini ada enam kasus kriminalisasi pers dan tiga hingga lima kasus gugatan perdata ke pengadilan. Ia menilai posisi jurnalis dalam melakukan tugasnya sangat rentan.
"Jadi, kami mengimbau kepada publik, ketika mereka merasa dirugikan dengan pemberitaan, maka tempuh mekanisme yang diatur UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," tegas Hendrayana.
Hendrayana juga mengimbau kepada penegak hukum seperti polisi, jaksa, advokat, dan hakim untuk mengacu kepada UU Pers ketika ada sengketa pemberitaan. "UU Pers mengatur mekanisme penyelesaian yang elegan. Langkah hukum itu yang terakhir," imbuh Hendra. (Laporan: Bobby Andalan l Bali, art)
Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
