- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Mayor Jenderal Purnawirawan, Saurip Kadi, yang mendampingi masyarakat petani mengadu ke DPR meminta pemerintah agar berani jujur mengakui kesalahan atau kelaiaian dalam memberikan perlindungan terhadap rakyat Mesuji.
"Kalau sudah ketahuan mestinya mengaku, salah ya salah," ujar Saurip dalam jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin 19 Desember 2011.
Saurip mencermati, ada pihak-pihak yang mempermasalahkan video yang ditengarai merupakan gabungan dari berbagai kasus serupa di beberapa tempat. Bahkan ada sebagian kalangan yang mencibir upayanya membela hak petani Mesuji ini dengan mengatakan hanya demi keuntungan pribadi.
Namun Saurip, tak ingin larut dalam persoalan tersebut. "Silahkan saja mau menyebarkan (fitnah) apa saja, alhamdulilah, supaya dosa-dosa saya sedikit ada yang mengurangi," kata Saurip. "Sekarang adalah perang informasi. Wajar saja, jangan kaget, ini untuk kami terbiasa menjadi dewasa dalam menanggapi pemberitaan. Yang penting kebenaran niscaya akan mampu membuktikan dirinya."
Saurip mengingatkan pemerintah tak perlu berkelit karena masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Saya ingatkan, rakyat tidak bodoh, rakyat juga cerdas," kata Saurip.
Oleh karena itu, Saurip meminta pemerintah terutama presiden dapat segera menyelesaikan permasalahan yang ada di Mesuji. Sebab menurutnya, masalah Mesuji sudah tidak bisa lagi ditangani Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Kementerian Kehutanan, apalagi Komnas HAM.
"Kenyataan di lapangan ribuan rakyat yang terusir dari tanah pekarangannya sendiri dan rumahnya dirobohkan mereka hidup di tenda yang mereka bikin sendiri di empat titik, hidup tidak layak dan dalam keadaan sangat tidak normal," kata Saurip.
Hidup tidak layak yang dimaksud Saurip tersebut adalah tidak ada ruang privasi dan minim sarana kesehatan. "Jangan bicara masalah privasi, bicara kesehatan, bicara sekolah anaknya, apalagi ibadah bersama," kata dia.
Saurip mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak tanggap atas situasi darurat yang dialami ribuan masyarakat Mesuji akibat terusir dari rumahnya karena kasus sengketa lahan dengan pihak perusahaan. "Jangan mempersoalkan nanti akan dibentuk tim investigasi, yang menembak akan dihukum, itu persoalan nomor sepuluh. Rakyat dulu ini bagaimana. Ini karena kebijakan pemerintah yang memihak kepada pengusaha. Sehingga orang yang duluan di situ sudah puluhan tahun lebih tersingkir karena secarik kertas yang namanya izin," kata Saurip.
Saurip mengkritik reaksi pemerintah yang membentuk tim gabungan pencari fakta, padahal rakyat butuh pertolongan sesegera mungkin. "Yang jadi soal adalah presiden malah membentuk tim investigasi. Komnas HAM data sudah lengkap, gubernur juga sudah tahu. Kalau baru mendengar karena ter-blow up di DPR, apa sih susahnya tanya kepada Komnas HAM betul nggak itu yang diomongin teman saya, Saurip?."
Mestinya, dia menambahkan, pemerintah segera mengatasi kedaruratan ribuan rakyat. "Supaya hidupnya tertib, bikinkan rumah, bikinkan tenda-tenda, bikin dapur umum, berangkatkan tim kesehatan. Masa duluan FPI, ini nyata FPI dokternya sudah datang ke sana," kata Saurip, yang menganggap reaksi pemerintah hanya sekedar buying time. (adi)
Menikah, Rizky Febian dan Mahalini Dapet Karangan Bunga dari Jokowi
Presiden Jokowi mengirim karangan bunga ucapan selamat berbahagia kepada pasangan pengantin baru, Rizky Febian dan Mahalini. Diketahui, keduanya menikah pada hari ini.
