VIVAnews - Warga Bima, Nusa Tenggara Barat mengadu ke Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat terkait kasus kekerasan aparat saat pembubaran demonstran di Pelabuhan Sape.
Salah satu aktivis yang mendampingi warga, Delian Lubis mengatakan, ada dua hal yang ingin disampaikan warga. Pertama, bahwa masyarakat adalah korban kebijakan pemerintah yang cenderung membela modal asing. "Dan, polisi justru jadi musuh masyarakat," kata dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Ia juga mengungkap keberadaan sniper alias penembak jitu dalam rusuh di Pelabuhan Sape. "Di Sape itu bukan bentrok, tapi pembantaian dan ada persiapan sniper," kata dia. Warga juga membawa video yang mengungkap dugaan keberadaan sniper.
Delian menceritakan, penyebab awalnya adalah kekagetan masyarakat terkait aktivitas tambang di PT SMN. "Ada eksplorasi tambang, dan pemerintah tak bisa memberi penjelasan," kata dia.
Saat 8 Februari 2011, dia menambahkan, ribuan warga mendatangi kantor camat. Saat mendorong pintu, tiba-tiba ada letusan senjata ke arah warga, yang menyebabkan satu orang terluka. "Warga marah dan melakukan pembakaran terhadap kantor camat," kata dia.
Puncak aksi warga adalah pendudukan ke Pelabuhan Sape, Bima, yang berujung pada pembubaran paksa oleh aparat kepolisian pada Sabtu 24 Desember 2011, pukul 06.00 WIB.
Warga yang lain, Arif Kurniawan mengatakan, pihaknya menuntut SK penambangan ditutup, dan warga yang ditangkap dibebaskan. "Versi polisi ada 47 warga, versi masyarakat 49, yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Serta 10 orang yangg ditetapkan sebagai DPO."
Dia menambahkan, warga terpaksa menduduki pelabuhan karena setahun melakukan diplomasi, tanpa ada hasil. Meski mengakui, ada warga yang membawa senjata dalam rusuh tersebut, itu tidak dipergunakan untuk melawan.
"Kenapa parang? Karena petani di Bima identik dengan parang. Kenapa harus tombak? Karena di sana banyak babi. Jangan dikira tombak ini untuk melawan, kalau untuk melawan pasti polisi ada yang luka juga," kata dia.
Masyarakat, dia menambahkan, sebenarnya ingin menyelesaikan masalah dengan damai. Tapi pemerintah, juga DPRD tak mendengarkan. "Masyarakat di sana penghasilan utamanya adalah bawang, ketika lahan mereka mau dijarah siapa yang terima? Jelas kami akan beraksi."
Ia juga membantah dalil polisi yang mengatakan, pembubaran warga sudah sesuai protap. "Itu tidak ada. Gas air mata di situ tidak digunakan, mereka langsung pakai peluru."
Sementara, politisi PDIP, TB Hasanuddin mengatakan, pihaknya akan memperhatikan masalah ini. Ia juga menyoroti keberadaan sniper dalam pembubaran massa di Bima.
"Soal sniper saya kira kok ini masyarakat seperti musuh. Polisi seperti sedang menghadapi tempur dan masyarakat adalah target yang mesti dibunuh," kata TB Hasanuddin.
Seharusnya, dalam menghadapi masyarakat, polisi mengerahkan dalmas. "Alat pemukul pun yang diperbolehkan dari karet agar tidak terjadi luka, harus ada tim medis," kata dia. (umi)
Baca juga: Pelanggaran HAM di Bima? Ini Jawaban Polri
Mengungkap Status Land Cruiser Pelat Nomor B3BAS yang Ugal-ugalan
Viral di jagat maya Toyota Land Cruiser 300 ugal-ugalan di Jalan Tol Pasteur, Bandung, Jawa Barat. Selain melibas bahu jalan, pelat nomornya juga mencuri perhatian B3BAS.
