- Antara/ Ampelsa
VIVAnews - Koalisi Masyarakat Sipil Aceh menilai penembakan warga merupakan bagian dari konflik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nanggroe Aceh Darussalam. Mereka khawatir aksi ini meluas jika polisi tak segera mengusut dalang di balik aksi penembakan itu.
Koalisi Masyarakat Sipil Aceh yang terdiri dari sejumlah lembaga seperti Kontras Aceh, LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh dan Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh itu mendesak polisi segera mengusut dan menangkap para pelaku pemberondongan.
Juru bicara Koalisi Masyarakat sipil Aceh, Hospinovizal Sabri, mengatakan, aksi kekerasan itu tidak semata-mata bercorak kriminal murni. Serangkaian insiden kekerasan yang terjadi dalam dua hari ini memiliki pola yang sama. "Terutama jika dilihat dari korban tindak kekerasan yang berasal dari etnis tertentu, bisa diasumsikan pelaku ingin menebar ketakutan secara khusus pada etnis tersebut sekaligus memicu bangkitnya kebencian antar etnis," katanya, Senin 2 Januari 2012.
Hospi mengatakan, jika polisi gagal mengungkap dengan tidak mau memberi tahu dalang aksi penembakan itu maka aksi kekerasan bersenjata berikutnya akan terjadi dan sangat mengancam perdamaian Aceh. "Jika skenario ini berhasil diwujudkan oleh pelaku maka tidak hanya Pilkada yang terganggu tapi perdamaian Aceh juga terancam," ujarnya.
Menurut Koalisi masyarakat sipil Aceh itu situasi politik Aceh masih berada dalam perbedaan sikap dan pandangan terkait dengan pelaksanaan Pilkada Aceh. Sejauh ini Pilkada masih berlangsung di tengah penolakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Partai Aceh yang memenangkan Pemilu 2009 lalu.
"Otomatis pemerintahan Aceh serta seluruh entitas sipil dan politik di Aceh mulai kehilangan konsentrasi bersama terhadap skenario pelanggengan perdamaian, karena semua kekuatan politik utama masih bergerak untuk kepentingan masing-masing," ujarnya.
Kata Hospi, pada situasi ini pelaku kekerasan bersenjata tentu semakin leluasa menjalankan misinya dan dikhawatirkan akan terus meluas. Kekerasan yang meluas dan sistemik tidak semata-mata dapat dilawan dengan penegakan hukum.
"Kekerasan semacam itu, harus direspons secara konprehensif dalam kerangka resolusi konflik yang membutuhkan konsentrasi semua pihak, baik pemerintah Pusat dan Daerah maupun rakyat, " ujarnya. (Laporan Riza Nasser | Aceh, eh)
Terpopuler: KPU Tetapkan Presiden Baru, Prabowo Sebut Senyum Anies Berat
Terpopuler: KPU Tetapkan Presiden Baru, Prabowo Sebut Senyum Anies Berat.
