- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menghargai hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan TNI dan Polri lebih bersih dari korupsi daripada MK. Sebatas persepsi, kata dia, survei itu benar.
"Itu hal biasa saja, tak ada yang luar biasa," ungkap Mahfud di Gedung MK, Jakarta, Senin, 9 Januari 2012. Menurut Mahfud, karena hasil survei itu merupakan persepsi masyarakat, maka ia percaya itu benar sebagai persepsi, bukan benar sebagai fakta.
Persepsi masyarakat, kata dia, bisa dipengaruhi oleh metode survei, keadaan, dan pemberitaan. Melalui metode dan cara masuk sebuah survei, bisa saja kita menentukan hasil survei yang diinginkan tentang persepsi publik. "Itu ada triknya, seperti di dalam buku 'Demistifying of Social Statistic', sebuah buku lama," jelasnya.
Meski demikian, Mahfud menganggap survei LSI itu tetap bermanfaat untuk menilai persepsi masyarakat tentang penegakan hukum."Tak ada yang salah dengan hasil survei itu," ujarnya.
Di Mahkamah Konstitusi sendiri selama ini tidan ada kasus terkait dengan vonis. "Selama ini hanya ada 2 kasus, yakni upaya penyuapan melalui Makhfud (panitera pengganti) dari Dirwan. Itu justru terbongkar karena pemberi uang tetap kalah dan tak bisa mempengaruhi vonis. Kasus kedua menyangkut surat palsu, bukan vonis palsu," ungkapnya.
Kedua kasus itu dibongkar sendiri oleh MK dan MK sendiri yang mengantar ke Polri dan KPK agar dipidanakan. "Tak ada kasus lain di MK kecuali dua yang dibongkar sendiri itu. Saya sudah tantang siapapun, silahkan laporkan ke KPK, Polri, kejaksaan atau buka ke publik kalau ada suap menyuap di MK. Kalau melapor ke MK boleh juga dan pasti dtindaklanjuti seperti yang sudah-sudah," pungkasnya.
Dalam survei itu, MK hanya dipersepsikan positif oleh 37,7 persen. Survei ini berada di bawah TNI (57,2%) dan kepolisian (39,3%).
Berikut hasil survei untuk institusi lainnya: Presiden (51%), KPK (38,5%), Bank Indonesia (38,2%), Mahkamah Agung (34,9%), Badan Pemeriksa Keuangan (33,8%), Kejaksaan Agung (33,2%), Dewan Perwakilan Rakyat (31,1%), dan Partai politik (30,2%). (eh)
Megawati Panaskan Mesin Politik PDIP, Pimpin Konsolidasi untuk Pilkada 2024
PDIP menggelar rapat konsolidasi pemenangan untuk menghadapi Pilkada 2024. Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Sekolah Partai.
