VIVAnews - Kasus kekerasan di masyarakat belakangan ini mulai sering terjadi. Negara seperti kecolongan, kurang gesit mengendus lalu mengantisipasi kasus seperti ini. Deteksi dini aparat keamanan, terutama kepolisian kemudian dipertanyakan. Mereka dianggap kurang bekerja maksimal.
Tapi banyak pula yang menilai bahwa gejala itu tidak terdeteksi lantaran dana untuk program deteksi itu sangat minim. Lantaran dana sangat minim, program pendeteksian memang tidak bisa bekerja maksimal.
Anggota Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy, menegaskan bahwa sebelumnya kepolisian memiliki program preventif dan proaktif dalam menjaga keamanan masyarakat.
"Dulu ada namanya program preventif dan proaktif dari kepolisian yang sekarang jauh menurun," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa malam, 10 Januari 2012.
Berbagai program pendeteksian ini tidak maksimal, lanjut Tjatur, lantaran anggaran sangat minim. Dalam satu tahun pihak intelijen kepolisian hanya dianggarkan Rp 100 miliar.
"Dana Rp 100 miliar untuk seluruh Indonesia bahkan untuk di Polres hanya Rp 40 juta per tahun. Untuk tindakan preventif dana sebesar itu sangat kurang," tuturnya.
Masalah inilah, tambahnya, yang menjadi pekerjaan rumah pihak kepolisian untuk dibenahi dimasa mendatang.
Seperti diketahui, banyak terjadi tindak kekerasan dan kerusuhan di masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Antara lain kasus kerusuhan terkait persoalan tambang di Bima.
![Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan [dok. Kemenko Marves]](https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2024/03/07/65e99b1bcbdc3-genjot-penggunaan-produk-dalam-negeri-luhut-beberkan-7-strateginya_375_211.jpg)
Jokowi Beri Tugas Baru ke Luhut Urus Sumber Daya Air Nasional
Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua sekaligus anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional.
