Anggota DPR Bela Kapolda Sumatera Utara
VIVAnews - Hanya tiga hari pasca kejadian, Kepala Kepolisian RI Bambang Hendarso Danuri langsung mengumumkan pencopotan Kepala Kepolisian Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Nanan Sukarna. Menurut Anggota Komisi Hukum Dewan, keputusan itu tergesa-gesa.
"Kami khawatir sanksi tersebut lebih kental muatan politisnya dibanding hal-hal yang bersifat objektif," kata Anggota Komisi Hukum Dewan, Lukman Hakim Saifuddin dalam rapat kerja dengan Polri di Gedung Dewan, Senayan, Jakarta, Senin 9 Februari 2009.
Netralitas Polri, tambah dia, harus dijaga. "Apalagi ditengah isu ABS [asal bukan presiden 'S']," ujar Lukman. .
Menurut Lukman, jangan sampai terjadi pencopotan di tubuh Polri ditunggangi alasan politis. "Sehingga pencopotan bisa direkayasa lewat demo-demo anarkhis untuk mencopot kapolda," kata Lukman.
Apalagi, kata Lukman Hakim, sejauh ini masyarakat belum tahu apa yang terjadi sebenarnya terkait insiden demo anarkhis. "Komisi Hukum ingin mengetahui apa kesalahan utama Kapolda Sumatera Utara," kata politisi PPP tersebut. Ditambahkannya, Komisi Hukum mempertanyakan mekanisme pertanggungjawaban di Polri.
Menurut Lukman, lebih arif bagi Kapolri untuk melakukan penghentian sementara, bukan penghentian penuh, sebelum ada kejelasan posisi. "Ini sebagai penghormatan bagi hak-hak yang bersangkutan," tambah dia.
Usai bertemu dengan Presiden Yudhoyono, Jumat 6 Februari 2009, Bambang Hendarso langsung mengumumkan pencopotan Kepala Polisi Daerah Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Nanan Sukarna dan Kepala Polisi Kota Besar Medan, Komisaris Besar Aton Suhartono. Alhasil, Aton Suhartono dan tiga perwira menengah di Polda Sumatera Utara dicopot dari jabatannya. Tetapi hingga kini, pencopotan itu tidak diterima Kepala Polda Sumatera Utara.
Padahal, Kepala Polda Sumatera Utara dan Kapoltabes dianggap yang paling bertanggungjawab atas insiden demo anarkis yang menewaskan Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat. Saat kejadian, hanya ada 250 polisi yang menjaga 2.000 massa demo.
Tewasnya Abdul Aziz berawal dari aksi massa yang menuntut berdirinya Provinsi Tapanuli Selasa 3 Januari 2009.
Di depan Komisi Hukum Dewan hari ini, Bambang Hendarso mengakui kematian Aziz adalah implikasi unjuk rasa, meski hasil visum rumah sakit menyatakan Aziz tewas akibat sakit jantung. Polisi telah menetapkan 36 tersangka dalam kasus ini.
Jago Syariah Permudah Pengguna Mengatur Keuangan dengan Cermat
Isu pernikahan menjadi topik menarik dalam gelaran Halal Fair series 2024, yang berlangsung di Jogja Expo Center (JEC). Salah satunya, bahas soal pengelolaan keuangan rum
