"Usir FPI karena Warga Dayak Trauma Konflik"

FPI laporkan Teras Narang ke Mabes Polri
FPI laporkan Teras Narang ke Mabes Polri
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVAnews - Pengusiran empat delegasi Front Pembela Islam (FPI) oleh sejumlah masyarakat Dayak, Sabtu 11 Februari 2012, berbuntut panjang. Hari ini FPI melaporkan Gubernur Kalteng, Teras Narang dan Kapolda Kalteng Brigjen Pol Damianus Zaky ke Mabes Polri. Atas tuduhan terlibat dan membiarkan insiden itu.

VIVAnews.com sudah mencoba menghubungi Gubernur, Teras Narang. Namun, baik SMS maupun telepon belum mendapat jawaban.

Terkait kisruh tersebut, peneliti konflik di Kalimantan Tengah, Doktor Rudi Sukandar memberi gambaran soal latar belakang penolakan masyarakat Dayak tersebut. Menurut dia, insiden itu adalah semacam mekanisme bela diri. "Masyarakat melihat reputasi FPI tidak kondusif untuk ada di wilayah tersebut," kata dia ketika dihubungi VIVAnews.com, Senin 13 Februari 2012.

Dia menjelaskan, di Kalimantan Tengah pernah terjadi konflik pada tahun 2001 di Sampit. Masyarakat masih trauma. Wajah FPI ditampilkan media, yang sarat dengan kekerasan, dianggap masalah baru, yang justru bisa mengganggu kerukunan umat beragama yang sudah kondusif.

"Kalau FPI masuk, apakah ada jaminan, kebringasan yang dilakukan di wilayah lain tidak akan terjadi? Bercermin kekerasan tahun 2001, ini bentuk pertahanan diri masyarakat . Daripada undang masalah masuk, mereka melakukan pencegahan," kata associate researcher di  Maarif Institute itu.

Yang juga jadi pertimbangan, tambah Rudi, masyarakat Dayak adalah masyarakat yang majemuk. "Dalam satu keluarga ada yang Islam, Kristen, dan kepercayaan Kaharingan. Kalau terjadi bentrok atas nama agama, perpecahan mungkin terjadi," kata dia.

Apalagi, permasalahan di Kalteng banyak, potensi konflik sudah tinggi. "Terutama masalah tanah, sudah berpotensi besar melahirkan kekerasan. Kalau FPI masuk, dengan segala tindakan mereka Jakarta, yang dikhawatirkan konflik horizontal bakal terpicu." Juga potensi kisruh adalah soal politik. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rudi menambahkan, penolakan tidak ada kaitan dengan sikap anti-Islam. "Di bagian pesisir mayoritas Islam, utara juga Islami. Mereka tidak menolak Islam, tapi menolak virus radikalisme."

Dia menambahkan, FPI bukan organisasi pertama yang ditolak. Pada 2001 lalu, saat konflik memanas, ada anggota organisasi sejenis FPI yang ditolak masyarakat masuk Sampit.

Sebaliknya, Rudi juga tak sepakat dengan kekerasan yang ditunjukkan oknum masyarakat Dayak saat menolak kedatangan FPI. "Masyarakat juga harus menahan diri dari upaya menunjukkan kekuatan dengan cara yang berlawanan dengan aturan hukum kita  seperti membawa senjata tajam dan melakukan pengrusakan."

Mengutip kalimat Din Syamsuddin, Rudi mengatakan, sebenarnya setiap organisasi punya hak hidup. "Permasalahan, seberapa kuat pemerintahan dan aparat keamanan menjamin sebuah organisasi tak merusak.” (umi)

Baca juga: FPI: Tak Ada Konflik dengan Masyarakat Dayak