- Banjir Ambarita | Papua
VIVAnews - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto, membenarkan kabar bahwa mereka merekrut mantan marinir Amerika Serikat untuk bekerja di bagian pengamanan logistik. Namun, kata Rozik, PT Freeport menggunakan jasa dua konsultan pengamanan yang berbadan hukum Indonesia.
"Mereka (konsultan keamanan) memang menggunakan tenaga asing. Itu yang mungkin dimaksudkan eks marinir. Kegiatan utama mereka pengamanan logistik, konvoi membawa bekal dari dataran rendah ke tinggi," kata Rozik saat rapat kerja dengan Tim Pengawas Otonomi Khusus Papua-Aceh di Gedung DPR, Kamis 16 Februari 2012.
Atas pengakuan itu, Rozik mendapat kecaman dari para wakil rakyat yang menjadi anggota Timwas. Ida Fauziah anggota timwas dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, menilai penggunaan tenaga asing di Freeport dan memiliki badan hukum Indonesia adalah mengentengkan masalah.
Yoris Rameway, anggota Timwas dari Fraksi Partai Golkar, mengatakan bahwa seharusnya yang digunakan dalah pengamanan adalah dari warga Indonesia. "Masa mesti pakai orang Amerika? Bapak tidak percaya orang Indonesia? Stop itu, ikut aturan disini," kata Yoris.
Pimpinan Timwas dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso juga ikut angkat bicara. "Apakah tidak ada pendekar dari putra Papua atau mantan TNI/Polri?," kata Priyo.
Sedikit Sekali
Lalu apa alasan Freeport menggunakan tenaga dari luar? Rozik tidak memberi jawaban yang memuaskan.
"Job desknya yang bisa jawab, pekerjaan seperti apa, kewajibannya seperti apa itu yang bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau ada dari pihak kita sendiri ya tentu akan kita lihat," kata Rozik menjawab pertanyaan sejumlah wartawan usai rapat.
Rozik juga mengatakan bahwa selama ini dirinya belum sekalipun melirik putra daerah. "Belum kita lihat, yang pasti kami akan evaluasi lagi," kata dia.
Wakil Presiden Eksekutif dan Kepala Eksekutif Administrasi Freeport Indonesia, Sinta Sirait, mengatakan bahwa di PT Freeport ada 750 pekerja keamanan dan 40 persen merupakan putra Papua. "Jadi tadi itu (eks marinir Amerika) jumlah yang sangat kecil sekali, kurang dari 50 orang. Hanya untuk logistik saja," kata dia. (ren)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
