- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Munculnya kembali isu pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dinilai karena Pemerintah gagal mengatasi ormas yang bertindak keras. Penegakkan hukum dianggap tidak dijalankan, sehingga banyak aksi ormas yang dinilai meresahkan masyarakat, juga aksi penolakan terhadap ormas itu.
Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Pansus RUU Ormas) Dewan Perwakilan Rakyat, Malik Haramain, mengatakan bahwa pemerintah selalu menjadikan dasar hukum sebagai alasan, hingga sulit melakukan penertiban ormas.
"Alasannya selalu payung hukum," kata Malik, dalam diskusi "Polemik" yang diadakan Sindo Radio, Jakarta, 18 Februari 2012. Menurut Malik, itulah alasan DPR berinisiatif merevisi UU Ormas.
Sementara itu Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Saleh Daulay mengatakan, pemerintah gagal melakukan penertiban ormas, walaupun sudah ada aturan yang mengatur soal pembekuan ormas bermasalah. Pemerintah juga tidak menjalankan amanat UU dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketika membiarkan terjadinya aksi anarki yang dilakukan ormas.
"Dalam tatanan KUHP, yang mengatur tindakan kekerasan harus tindakan. Ketika ada aksi anarki, pemerintah gagal melaksanakan UU dan amanat KUHP," ucap Saleh.
Saleh pun kemudian mengatakan perlu ada aturan hukum yang mengatur agar tidak terjadi konflik sosial akibat pro dan kontra terhadap tindakan suatu ormas. "Hukum diciptakan untuk tegakkan amar maruf nahi munkar (tegakkan kebaikan, cegah kejahatan)," tutur Saleh.
Argumentasi FPI
Senada dengan Malik dan Saleh, Fron Pembela Islam mengaku seringkali beraksi karena melihat aparat hukum tidak berhasil melaksanakan UU. "Kalau benar kepolisian, kejaksaan, jalankan Undang-Undang, tidak perlu ada FPI. Bahkan tidak perlu ada KPK, akibat aparat gagal mengatasi korupsi," kata Staf Hukum bidang Dakwah FPI, Hasbi Ibrohim.
FPI kemudian malah mempertanyakan sorotan yang diarahkan kepada mereka saat ini, terutama soal kekerasan. Menurut FPI, masalah di Indonesia bukan hanya kekerasan yang dilakukan oleh FPI.
"Seperti mencari kambing hitam, Karena isu FPI itu seksi," ujar Hasbi.
Hasbi kemudian merasa heran dengan kembali munculnya isu pembubaran dan penolakan FPI, di tengah maraknya pemberitaan kasus korupsi yang melibatkan Partai Demokrat. "Mungkin karena Demokrat sebentar lagi habis, kader-kadernya ditangkap," ucap Hasbi.
FPI, kata Hasbi, mengaku peduli dengan sejumlah kasus korupsi, dan tidak hanya peduli soal tempat maksiat. (ren)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
