- REUTERS/ Zul Edoardo
VIVAnews - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM se-Jawa Timur diminta membentuk tim cepat tanggap. Itu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kerusuhan antar narapidana, seperti yang terjadi di Lapas Kerobokan, Bali baru-baru ini.
"Tahun ini setiap rutan dan lapas harus sudah memiliki Tim Quick Respons yang gunanya mampu mendeteksi dini potensi-potensi konflik yang mungkin akan muncul. Tim, juga harus terbuka dalam menerima masukan termasuk dari penghuni lapas," kata Kakanwil Hukum dan HAM Jatim, Mashudi, Selasa 28 Februari 2012.
Dia menjelaskan, lapas dan rutan di Jatim sudah mengalami kelebihan kapasitas. Dan, itu dikhawatirkan akan memicu potensi konflik.
Data di Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Jatim, hingga Februari dari kapasitas 10.435 narapidana di 35 lapas dan rutan di Jatim, telah diisi sebanyak 16.394 orang napi.
"Jadi over capacity mencapai hampir 60 persen. Keadaan ini bisa menjadi potensi konflik seperti yang terjadi di Kerobokan, Bali," lanjut Mashudi.
Disebutkan, dari 22 lapas di Jatim, 18 di antaranya kelebihan penghuni. Begitu juga 8 dari 13 rutan. Rutan paling padat adalah Rutan Surabaya dengan kelebihan penghuni hingga 346 persen. Kemudian, Lapas Banyuwangi dan Mojokerto masing-masing kelebihan 301 dan 263 persen.
Pihaknya berharap, kelebihan penghuni bisa teratasi dengan pembangunan lapas baru. "Akhir tahun ini pembangunan lapas narkoba di Pamekasan selesai.
Termasuk perluasan Lapas Kelas I Surabaya," ujarnya. (umi)
Seperti diketahui, pada Selasa 21 Februari 2012, para napi mengamuk, memprotes ketidakadilan perlakuan. Polisi dan tentara lalu dikerahkan mengepung lapas
Akibat dari rusuh tiga hari, bangunan kantor dan isinya ludes terbakar, arsip tinggal abu, jaringan listrik mati. Amuk napi juga membuat Kalapas dan kepala keamanan dicopot.
Usulan Kejaksaan Izinkan Lima Smelter Perusahaan Timah Tetap Beroperasi Disorot
Koordinator TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia), Petrus Salestinus mengingatkan kepada Kejaksaan Agung agar tidak itu tidak menjadi bahan santapan para pejabat. Sebab,
