Tim Identifikasi Korban Kebakaran Dilepas
VIVAnews - Enam orang anggota tim identifikasi korban bencana (dissaster victim identification) Polri dilepas ke Australia, Jumat 13 Februari 2009 pukul 09.00. Menurut Juru Bicara Kepolisian, Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, tim akan dilepas Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda dan Kepala Kepolisian RI, Jenderal Bambang Hendarso Danuri.
"Pengiriman tim atas permintaan pemerintah Australia," kata Abubakar di Markas Besar Kepolisian RI di Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis 12 Februari 2009.
Secara keseluruhan, tambah Abubakar, jumlah tim yang diberangkatkan ada 20 orang. Tim dari Pusat Dokter Kesehatan Polri akan bekerja mengindentifikasi jenazah korban, salah satunya melalui DNA.
Abubakar mengatakan permintaan dari pemerintah Australia adalah bukti bahwa tim identifikasi Polri sudah terkenal di dunia. "Kita harus bangga karena Polri diminta untuk membantu," tambah dia.
Pemerintah Indonesia memutuskan akan mengirimkan bantuan tim ahli forensik dari Polri untuk membantu mengidentifikasi korban kebakaran di Australia dan uang US$1 juta. Pemberian bantuan itu adalah bentuk solidaritas pemerintah Indonesia terhadap negara Australia pasca kebakaran parah yang terjadi di negara itu.
Sebanyak 181 orang tewas, 500 orang terluka, 1.000 rumah terbakar dan 365 ribu hektar lahan terbakar habis dalam kebakaran semak yang terjadi mulai akhir pekan lalu di Negara Bagian Victoria, sebelah tenggara Australia.
Angka kematian diperkirakan masih akan meningkat. Pemerintah kota Marysville, Victoria menyatakan seperlima warganya tewas. Mereka memperkirakan masih banyak tubuh terkubur di balik puing-puing.
Kepala pemerintahan Victoria, John Brumby, menduga sebagian kebakaran yang tersebar di 20 titik ini sengaja disulut.
Api yang diduga disulut dengan sengaja telah menghanguskan kota Marysville dan Kinglake. Kepolisian Australia menyatakan setengah pemukiman penduduk di Kingslake terbakar hingga rata dengan tanah.
Apindo Usul di Kabinet Prabowo-Gibran Ada Kementerian Perumahan dan Perkotaan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun mengusulkan pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan dalam pemerintahan baru.
