- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Sejumlah kalangan menyarankan penyelesaian polemik penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator Surat Izin Mengemudi antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Mahkamah Konstitusi.
Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, mengatakan bahwa dalam kondisi ini, KPK tidak dalam posisi mendebat atau meminta MK menguji kewenangannya. "Kalau mau bawa kasus ini ke MK, silakan saja," kata Johan, di kantornya, Senin, 6 Agustus 2012.
KPK masih berharap pertemuan dengan Polri menghasilkan jalan keluar untuk menyikapi kesalahpahaman yang terjadi. "Masih ada dua tahapan lagi antara pimpinan KPK dan Polri untuk berbicara," ujarnya.
Namun, jika tidak terjadi kesepakatan dalam pertemuan itu, KPK mempersilakan Polri jika menghendaki penyelesaian melalui MK. "Kalau itu jadi opsinya Polri silakan saja. Itu jadi haknya Polri," ujarnya.
Polemik antara kedua institusi ini mencuat sejak penggeledahan yang dilakukan KPK di Gedung Korlantas Polri pada 30 Juli 2012. Polemik ini semakin bertambah saat keduanya menetapkan sejumlah tersangka yang sama.
KPK yang merasa lebih dulu menangani kasus ini meminta Polri mundur dan hanya membantu proses penyidikan saja. Namun, Polri menolak. Mereka mengatakan KPK telah menerabas etika dalam penanganan kasus ini. Bahkan, Polri menahan sejumlah orang yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Momen Megawati Disambut Patung Pria Kurus Hidung Panjang di Pameran Butet
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengunjungi pameran Seni Rupa Butet Kertaredjasa bertajuk 'Melik Nggendong Lali’ di Galeri Nasional, Jakarta Pusat , Senin, (13/5)
