Pengamat: Penyidik Ditarik dari KPK, Investigasi Korupsi Bisa Bocor
- ANTARA/Fanny Octavianus
VIVAnews - Transparency International Indonesia mengungkapkan dua hal yang harus diwaspadai terkait penarikan 15 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ke institusi asal mereka, Mabes Polri. Pertama, penarikan ini akan mengganggu proses penyidikan korupsi karena tidak ada kesinambungan kerja.
"Ganti orang pasti mulai dari awal lagi," kata peneliti bidang hukum dari Transparency International Indonesia, Reza Syawawi, di Jakarta Minggu 30 September 2012.
Kedua, soal kebocoran kasus. Hal itu mungkin saja terjadi kalau penyidik yang ditarik masih menangani kasus tertentu. "Misalnya penyidik sedang menangani kasus A, di tengah jalan dipindah, bisa saja bocor," katanya.
Menurut Reza, KPK saat ini sedang mengalami kurangnya penyidik karena satu penyidik menangani beberapa kasus. "Dan itu akan mempengaruhi kualitas penyidikan dan penuntutan," tutur Reza.
Karena itu KPK harus segera melakukan rekruitmen penyidik untuk menambah kekurangan itu. "Dalam UU KPK disebutkan bahwa penyidik dan penuntut umum diangkat oleh KPK. Artinya KPK bisa ambil penyidik dari Polri, Kejaksaan, atau di luar itu," katanya.
Penyidik Sendiri
Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakariya, mengatakan penarikan tenaga penyidik KPK yang berasal dari Polri seharusnya tak perlu diartikan sebagai sikap tidak mendukung KPK. KPK justru harus menanggapi sebagai hal positif sehingga bisa mencari penyidik sendiri. Tentunya ini membuat KPK tidak bergantung dengan pihak lain.
"Kalau KPK punya penyidik sendiri pastinya jauh lebih independen dalam menangani kasus-kasus korupsi," katanya.
Dia mengatakan, jumlah anggota Polri di negeri belum memadai, sehingga wajar bila anggota-anggota Polri yang diperbantukan di luar instansi harus ditarik. (ren)
Gibran Bantah Presiden Jokowi Gabung Golkar
Gibran membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang menyebutkan Presiden Jokowi dan dirinya sudah masuk ke Golkar
