Sumber :
- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera melacak aset milik Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penerimaan barang terkait proyek Hambalang.
Sebelumnya, dalam kasus Hambalang ini juga telah menyeret mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin.
"Ada prosedur yang biasa di KPK. Apabila menetapkan seseorang tersangka, adalah melakukan asset tracing," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di kantornya, Jakarta, Jumat malam 22 Februari 2013.
Selain melakukan pelacakan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, Johan mengatakan, KPK akan mengirimkan surat kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transasksi Keuangan (PPATK). "Apakah ada transaksi-transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh tersangka," ujarnya.
Dalam jumpa pers di kantor KPK itu, Johan Budi, mengatakan, Anas dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 5 ayat (2) atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang UU Pemberantasan Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. (art)
Halaman Selanjutnya
Dalam jumpa pers di kantor KPK itu, Johan Budi, mengatakan, Anas dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 5 ayat (2) atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang UU Pemberantasan Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. (art)
