Sumber :
VIVAnews -
Angka golput pada pemilihan gubernur Sumatera Utara, yang digelar 7 Maret 2013 sangat tinggi. Lebih dari 50 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang jumlahnya sebesar 10.310.872 suara.
Pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya 48,5 persen, atau 5.001.430 suara sah dan tidak sah yang diterima oleh KPU.
Baca Juga :
Terpopuler: Rio Reifan Ditangkap karena Kasus Narkoba hingga Zita Anjani Pamer Starbucks di Mekkah
Salah satunya adalah hilangnya citra partai politik yang belakangan gencar disorot oleh media massa atas dugaan kasus korupsi yang menyeret para kadernya.
"Tentunya ini bukan kesalahan tunggal KPU. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Contohnya adalah pudarnya kepercayaan pemilih terhadap parpol. Jadi bukan hanya karena minimnya sosialiasi," kata Irham.
Meski jumlah golput tinggi, Irham menegaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan KPUD sudah maksimal. Salah satu penyebab tingginya jumlah golput itu, katanya, adalah minimnya mobilisasi ke TPS.
"Jika benar sosialisasi kurang, itu bukan menjadi penyebab utamanya. Pemilih sudah pintar dan sadar melihat kondisi politik yang mungkin saja berimbas terhadap para cagub," katanya.
Dia menambahkan bahwa dalam undang-undang KPUD tidak memiliki wewenang memobilisasi pemilih. "Nah, itu salah satu penyebabnya. Jika itu terjadi, otomatis jumlah pemilih akan meningkat," lanjut Irham.
Hasil rekapitulasi KPUD Sumut, pasangan GanTeng memperoleh suara sebesar 1.604.337 atau 33,00 persen. Posisi kedua diduduki pasangan Effendi Simbolon-Jumiran Abdi yang memperoleh 1.027.183, atau 24,34 persen. Posisi ketiga pasangan Gus Irawan Pasaribu-Soekirman sebanyak 1.027.433 atau 21,13 persen.
Selanjutnya, di urutan keempat dan kelima, masing-masing diperoleh pasangan Amri Tambunan-RE Nainggolan sebesar 12,30 persen dan Chairuman Harahap-Fadly Nurzal sebanyak 9,30 persen.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Tentunya ini bukan kesalahan tunggal KPU. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Contohnya adalah pudarnya kepercayaan pemilih terhadap parpol. Jadi bukan hanya karena minimnya sosialiasi," kata Irham.
