Sumber :
- http://www.zahidayat.com
VIVAnews
- Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengalokasikan anggaran hingga Rp60 miliar bagi organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dalam anggaran Belanja Daerah (APBD) 2013. Anggaran bagi ormas dan LSM ini masuk dalam kategori hibah pemerintah daerah dan kepala daerah. Anggaran ini diperuntukkan bagi berbagai proposal kegiatan 393 ormas dan LSM yang ada di Cianjur.
"Dana ini terlalu besar dan tidak efektif, karena tidak tepat dan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Bayangkan untuk infrastruktur yang konkret saja, anggaran tahun ini hanya sekitar Rp80 miliar," kata Yosep Somatri, Direktur Institute Social And Economik Development (Insaid) di ruang kerjanya, Rabu 27 Maret 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Bocah 7 Tahun Tewas Usai Keracunan Mi Instan di India, Anggota Keluarga Kritis di Rumah Sakit
"Dana ini terlalu besar dan tidak efektif, karena tidak tepat dan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Bayangkan untuk infrastruktur yang konkret saja, anggaran tahun ini hanya sekitar Rp80 miliar," kata Yosep Somatri, Direktur Institute Social And Economik Development (Insaid) di ruang kerjanya, Rabu 27 Maret 2013.
Baca Juga :
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Tak Harus Mundur dari Jabatan jika Ikut Pilkada, Begini Aturannya
Ia mensinyalir dana hibah ini penuh nuansa kepentingan politik. Dana didistribusikan bagi berbagai ormas dan LSM secara tidak transparan. Seharusnya dana Rp60 miliar ini bisa dialokasikan pada pos lain yang lebih konkret dan bisa dirasakan masyarakat.
"Bayangkan dana Rp60 miliar ini yang hampir mendekati jumlah anggaran infrastruktur yang Rp80 miliar tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini beban APBD. Ini harus transparan. Cianjur butuh program yang harusnya bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara langsung," katanya saat ditemui di ruang kerjanya.
Secara terpisah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol) Kabupaten Cianjur, Tom Dani Gardiat, mengakui adanya anggaran bagi LSM dan Ormas. Bantuan itu diberikan dalam berbagai program kegiatan.
"Terkait berapa besaran kami tidak tahu. Kami hanya mendata jumlah dan kegiatan ormas dan LSM yang ada di Cianjur. Kami hanya memberikan rekomendasi pada pemerintah daerah. Masalah besaran bantuan bagi tiap Ormas dan LSM itu gelap," katanya.
Ia mengatakan tugas lembaganya untuk membantu pemerintah dalam tiga hal, pemberdayaan, pelayanan dan pengaturan. "Di sini peran LSM dan Ormas dilibatkan. Dan pemerintah daerah dukung dana."
Mengenai efektif tidaknya kucuran dana bagi LSM dan Ornmas yang berdampak pada kerentanan konflik di masyarakat ia enggan berkomentar banyak. "Masalah dana kan kadang persoalan yang kebagian dan tidak. Sedangkan konflik di masyarakat itu adalah dinamika yang harus dicermati dalam kacamata demokrasi," katanya.
Dari data Kesbangpol Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada 2012 hingga saat ini terdaftar 393 lembaga, dengan rincian 231 ormas dan 162 LSM yang jumlahnya bertambah sejak tahun 2011.
Halaman Selanjutnya
Ia mensinyalir dana hibah ini penuh nuansa kepentingan politik. Dana didistribusikan bagi berbagai ormas dan LSM secara tidak transparan. Seharusnya dana Rp60 miliar ini bisa dialokasikan pada pos lain yang lebih konkret dan bisa dirasakan masyarakat.
