Pakar Hukum Apresiasi Klarifikasi Panglima TNI Terkait Usman Harun

- Pakar Hukum Internasional dari UI, Hikmahanto Juwana, mengatakan, klarifikasi yang telah diberikan oleh Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, patut diapresiasi dan publik Indonesia tidak perlu gusar.

Dia menjelaskan, Jenderal Moeldoko telah memberi klarifikasi bahwa tidak pernah ada ucapan beliau yang meminta maaf (

kepada pemerintah Singapura terkait penamaan Usman Harun atas KRI saat diwawancara wartawan

.

Rupanya wartawan yang mewawancara telah salah menterjemahkan kata "maaf" yang disampaikan oleh Penglima TNI dari yang seharusnya "

" menjadi "

".

"Bila mencermati wawancara Panglima TNI yang dilakukan dalam Bahasa Indonesia memang Panglima TNI ingin bersikap sopan. Mungkin karena pemirsa adalah warga Singapura, sehingga mendahului pernyataannya bahwa Indonesia tetap menggunakan nama Usman Harun untuk KRI dengan kata "maaf"," ujarnya seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat 18 April 2014.

Dia menjelaskan, pemerintah Singapura, khususnya Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen, tidak seharusnya buru-buru merespon dengan menyambut baik permohonan maaf Indonesia melalui Panglima TNI berdasarkan suatu wawancara.

Menurutnya, dalam etika diplomatik seharusnya pernyataan maaf dari suatu pemerintah dilakukan melalui saluran-saluran resmi.

Dia menuturkan, belum lagi seharusnya Menhan Singapura tahu bahwa bila ada pernyataan maaf dari pemerintah Indonesia, maka hal tersebut dilakukan oleh Menhan atau Menlu Indonesia.