Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan tentang potensi penyalahgunaan wewenang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah. Penyalahgunaan ini berpotensi jika rencana pendirian tiga kantor cabang KPK di daerah terealisasi.
"Kalau
nggak
disiapkan orang,
nggak
disiapkan perangkatnya, bisa benar itu jadi mafia hukum," kata JK saat ditemui di kantor Wapres, Jakarta, Jumat 19 Desember 2014.
"Karena begitu besarnya KPK maka begitu orang diambil maka tidak ada SP3-nya. Jadi kewenangan yang begitu besar bisa menimbulkan macam-macam," ujar JK.
Meskipun demikian, JK menilai rencana tersebut merupakan urusan internal KPK. Dia akan menunggu kajiannya, apakah cukup orang atau tidak.
"Komisionernya
kan
di Jakarta, apa bisa mengawasi di daerah itu. Komisioner empat dari lima yang ada," ujarnya.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menyarankan agar rencana tersebut harus lebih dulu diujicoba. Minimal satu atau dua daerah, jangan langsung semuanya. Karena, KPK di Jakarta saja kesulitan orang. "Ditarik sedikit Kejaksaan itu sulit KPK buat jalan," katanya.
JK menambahkan, institusi kepolisian dan kejaksaan harus lebih maksimal lagi dalam bekerja. Sebab, penegakan hukum sudah menjadi tugas keduanya. "Bukan opsi, memang tugas Kejaksaan dan Polisi begitu," tuturnya. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Karena begitu besarnya KPK maka begitu orang diambil maka tidak ada SP3-nya. Jadi kewenangan yang begitu besar bisa menimbulkan macam-macam," ujar JK.
