- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVAnews - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala mengungkapkan alasan Kompolnas tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam seleksi calon Kapolri.
Menurut dia, Kompolnas tak sempat meminta penelusuran rekam jejak calon ke KPK dan PPATK, karena Presiden Joko Widodo mendesak Kompolnas agar secepatnya menyerahkan daftar nama-nama calon Kapolri.
"Kali ini cepat sekali permintaan dari presiden, maka kami seadanya dalam arti bahwa kami tidak bisa meminta KPK dan PPATK dan Komnas HAM tidak bisa melakukan wawancara kepada mereka," kata Adrianus di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 13 Januari 2014.
Selain itu, Kompolnas juga tidak bisa memberikan preferensi kepada presiden untuk memilih siapa yang akan dipilih. Sebab, jabatan Kapolri adalah hak prerogatif presiden.
Kendati demikian, Kompolnas kata Adrianus telah memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden mengenai isu rekening gendut jenderal polisi, yang belakangan kerap dikaitkan dengan Budi Gunawan.
"Kami ini adalah wakil masyarakat, kami ini komisioner pilihan masyarakat jadi kami sama suara hatinya dengan masyarakat kalau masyarakat bilang ada rekening gendut, kami juga menyampaikan dalam rangka saran dan pertimbangan," ujar dia.
DPR Bisa Libatkan KPK-PPATK
Bagaimana pun proses seleksi calon Kapolri saat ini sudah berada DPR untuk diuji kelayakan dan kepatutan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Tapi menurut Adrianus, pemilihan Budi Gunawan sebenarnya masih bisa dikoreksi DPR.
DPR lanjut dia, bisa mengembalikan nama calon agar lebih dulu dilihat rekam jejaknya melalui KPK, PPATK maupun Komnas HAM. Sehingga DPR mendapat masukan yang obyektif untuk menilai calon.
"Komisi III boleh menolak dan meminta kepada presiden untuk mengirim nama baru. Tetapi masalahnya akan mempengaruhi kelembagaan antara presiden dan DPR," terang dia.
Bagi dia, Budi Gunawan bukanlah yang terburuk di antara nama-nama calon Kapolri yang ada. Tapi harus diakui bahwa semua calon tidak ada yang sempurna, selalu ada kekurangan.
"Bahkan lebih kejam dari itu ada. Cuma tentu tidak bisa kami buka. Jadi lima calon tersebut tidak semuanya tidak ada yang benar-benar sempurna ada kelebihan dan kekurangan. Artinya adapun yang dipilih adalah yg lain pasti ada juga kekurangannya," papar Adrianus.
Baca juga:
May Day, Kapolri Janji Ada Timsus untuk Lindungi dan Kawal Hak Buruh
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pengamanan peringatan aksi Hari Buruh Internasional atau May Day di Gelora Bung Karno (GBK).
