Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id -
Persetujuan keputusan mundur Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, tergantung dari keputusan Presiden Joko Widodo. Disetujui atau tidaknya pengajuan Mundur Bambang, akan diterbitkan dalam Keputusan Presiden.
"Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK, maka pemberhentian sementara pimpinan KPK berdasarkan putusan Presiden. Jadi nanti Presiden yang punya keputusan," kata juru bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Senin 26 Januari 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK, maka pemberhentian sementara pimpinan KPK berdasarkan putusan Presiden. Jadi nanti Presiden yang punya keputusan," kata juru bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Senin 26 Januari 2015.
Baca Juga :
Respons Istana Soal Deponering AS dan BW
Diketahui, pada siang ini Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, telah resmi menyatakan pengunduran diri sebagai komisioner KPK. Surat permohonan itu telah diajukan ke pimpinan KPK.
"Pimpinan akan merapatkan lebih dahulu soal surat dari Pak Bambang. Nanti akan ditembuskan ke Presiden. Baru presiden terbitkan keputusannya," kata Johan.
Disinggung apakah mundurnya Bambang akan berdampak pada kinerja KPK, Johan tidak menampiknya. Menurut Johan, dengan mundurnya Bambang jelas akan berpengaruh pada tingkat kecepatan kerja yang dilakukan KPK.
Meski begitu, ia tetap memastikan seluruh perkara dan upaya pencegahan akan tetap dijalankan semaksimal mungkin.
"Naif kalau bilang ini tidak mengganggu KPK. Paling tidak kecepatan kami sedikit berkurang. Tapi kerja KPK kan tidak cuma menyelesaikan perkara, program-program pencegahan kan masih berjalan," kata Johan.
Baca juga:
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Diketahui, pada siang ini Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, telah resmi menyatakan pengunduran diri sebagai komisioner KPK. Surat permohonan itu telah diajukan ke pimpinan KPK.
