- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengeluhkan sulitnya validasi data penerima Program Manfaat Perlindungan Sosial dalam 100 hari masa kerjanya di Kementerian Sosial, Jumat 30 Januari 2015.
Tidak adanya dana dari APBN membuat ia harus mencari solusi lain untuk pemutakhiran data penerima program kartu perlindungan sosial, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Ia mengatakan sampai saat ini masih banyak ditemukannya inclusion of error dan exclusion of error penerima manfaat program perlindungan sosial.
"Mestinya dapat, malah tidak dapat. Mestinya tidak dapat, malah dapat. Ya kita juga bingung, APBN nggak ada, susah kalau ikhlas-ikhlasan begini. Mau divalidasi, tapi kalau nggak ada datanya, apanya yang divalidasi," ujarnya.
Dia menjelaskan sampai dengan Januari 2015 tidak ada perkembangan signifikan terkait pencocokan data. Sampai saat ini, dari 599 Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten/kota, baru 68 Dinsos yang mengirimkan data mutakhir sesuai permintaan Kemensos.
Khofifah berharap program pengentasan kemiskinan bisa diduukung APBN, termasuk validasi data. Sehingga, akhir 2015 nanti, ada data valid yang bisa terjaga.
"Kita ajukan sekitar Rp60 miliar untuk validasi data ini, tapi untuk plotingan budget-nya dari BPS (Badan Pusat Statistik), ya semoga lancar dan sukseslah 2015 ini", tutur Khofifah. (ren)
Laporan, Mohammad Nadlir
Baca juga:
Agama dan Masalah Kemiskinan
Zakat merupakan tawaran konkret dari masalah kemiskinan manusia.
