Sumber :
- ANTARA FOTO/Maulana Surya
VIVA.co.id -
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapati banyak temuan penambangan galian C ilegal di wilayahnya. Secara khusus Politisi PDI Perjuangan itu meminta agar aparat TNI maupun Polri tidak ikut terlibat dalam berbagai aktivitas penambangan terlarang tersebut.
"Sebelumnya kan kita sudah tindak lanjuti dengan TNI/Polri. Ada penambangan ilegal di masyarakat, apakah kita diamkan. Mohon kerja sama TNI/Polri dan mereka setuju, " kata Ganjar dalam kunjungan di Demak Jawa Tengah, Rabu 11 Februari 2015.
Kendati demikian, Ganjar mengaku belum tahu penambangan ilegal di wilayahnya turut melibatkan aparat di belakangnya. Menurutnya, seluruh unsur, mulai Panglima TNI/Polri, Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasa Korupsi telah membuat nota kesepahaman mengenai kesepakatan untuk tidak terlibat dalam penambangan ilegal.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Sebelumnya kan kita sudah tindak lanjuti dengan TNI/Polri. Ada penambangan ilegal di masyarakat, apakah kita diamkan. Mohon kerja sama TNI/Polri dan mereka setuju, " kata Ganjar dalam kunjungan di Demak Jawa Tengah, Rabu 11 Februari 2015.
Baca Juga :
Ganjar Kirim 17 Kepala Daerah ke KPK
Kendati demikian, Ganjar mengaku belum tahu penambangan ilegal di wilayahnya turut melibatkan aparat di belakangnya. Menurutnya, seluruh unsur, mulai Panglima TNI/Polri, Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasa Korupsi telah membuat nota kesepahaman mengenai kesepakatan untuk tidak terlibat dalam penambangan ilegal.
"Kalau soal itu (beking) saya kira tidak ada. TNI/ Polri pasti menyiapkan mengantisipasi soal ini. Maka saya sampaikan temen-temen untuk bekerja," ujar Ganjar.
Jika dalam perjalanannya, ada oknum TNI/Polri yang terlibat, lanjut Ganjar, pihaknya akan menyerahkan sanksi hukum itu kepada yang memang bertanggungjawab.
"Kalau ada oknum. Kita sudah bicara sama TNI. Maka ada yang bertanggungjawab harus menyelesaikan soal ini. Begitu saja, " ujar Ganjar.
Menurut Ganjar, penambangan ilegal tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga merupakan penjarahan kekayaan negara, di samping juga tidak ada royalti tambang yang terbayar.
"Masak kita biarkan negara tanpa aturan begitu. Mumpung izin penambangan sekarang di provinsi, saya mau tertibkan itu,” tandas dia.
Namun demikian, untuk penertiban tersebut pihaknya meminta untuk tidak melarang saja. Tetapi juga harus dipikirkan para pekerja yang telah lama menggeluti bidang tersebut sehingga dapat melangsungkan hidupnya dan juga keluarganya.
"Saya telah meminta dinas ESDM untuk memetakan daerah mana saja yang bisa ditambang untuk kemudian direlokasi ke sana. Jadi tidak asal sikat saja," kata dia.
Keterlibatan Aparat
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng, Teguh Dwi Paryono menyatakan akan bertindak tegas terhadap operator galian C ilegal. Menurutnya, di Jateng ada sekitar 640 penambangan tanpa izin (Peti) yang tersebar di 22 kabupaten kota.
"Dari jumlah 640 Peti atau galian C ilegal tersebut memiliki luas lahan sekitar 664 hektare. Dari seluruh penambangan yang ada, yang mengajukan izin resmi tidak sampai setengahnya," bebernya.
Data Dinas ESDM Jateng menunjukkan total di provinsi ini ada 273 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, yang sudah clear and clean (CNC) hanya 141 penambangan. Sementara yang non CNC mencapai 132 penambangan.
Bahkan, saat pihaknya menertibkan galian C di wilayaj Waduk Jatibarang, Semarang, ternyata ditemukan adanya oknum aparat yang turut membekingi penambangan ilegal tersebut.
Pihaknya sempat kesulitan untuk menyita perlengkapan penambangan ilegal tersebut. Lantaran, di balik kegiatan itu terdapat oknum TNI yang ikut bermain. "Tapi itu sudah kita serahkan ke Polda untuk diusut lebih lanjut. Nantinya tentu dilaporkan ke Den POM," kata Teguh.
Halaman Selanjutnya
"Kalau soal itu (beking) saya kira tidak ada. TNI/ Polri pasti menyiapkan mengantisipasi soal ini. Maka saya sampaikan temen-temen untuk bekerja," ujar Ganjar.
