- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Tim Konsultatif Independen (Tim 9) bentukan Presiden Joko Widodo meminta, agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk tidak melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi Kapolri.
Keputusan tersebut, diutarakan langsung Ketua Tim 9, Ahmad Syafii Maarif, yang didampingi Himahanto Juwana, Komjen (Purn) Oegroseno, Bambang Widodo Umar, dan Imam B. Prasodjo, usai rapat tertutup yang digelar di Maarif Institute di jalan Tebet Barat Dalam II No.6, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa malam 17 Februari 2015.
"Presiden tidak melantik Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri, meski beliau telah dihapuskan status tersangka dalam putusan prapradilan, mengingat putusan prapradilan tidak terkait dengan substansi sangkaan," kata Syafii Maarif dihadapan pewarta.
Tim 9, lanjut pria yang akrab disapa Buya Maarif itu juga mengharapkan Presiden berupaya, agar Budi Gunawan bersedia untuk mengundurkan diri dalam pencalonan Kapolri demi kepentingan Bangsa dan Negara.
Tidak hanya itu, Tim 9 juga meminta kepada Presiden untuk segera memulai proses pemilihan calon Kapolri, agar Institut Polri terjaga soliditas dan independensinya.
"Serta Kapolri terplih nanti dapat memastikan sinergi dengan lembaga penegak hukum lain," ujar Buya Maarif.
Adapun selain kelima anggota Tim 9 yang telah disebutkan di atas, rapat tertutup yang dimulai sekitar pukul 20.30 WIB itu tiga di antaranya tidak hadir yaitu Jimly Asshiddiqie, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Tumpak Hatorangan Panggabean. Rapat tertutup yang diadakan sejak pukul 20.30 WIB hingga 22.00 WIB itu menghasilkan tujuh rekomendasi.
Pertahankan KPK
Selain merekomendasikan pembatalan pelantikan Budi Gunawan, Tim 9 juga meminta Presiden Jokowi untuk tetap mempertahakan KPK.
"Presiden segera turun tangan dan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keberadaan KPK yang sejumlah pemimpinnya ditetapkan sebagai tersangka dan sejumlah penyidik dan pegawainya ditersangkakan atau terancam ditersangkakan," jelas Buya Maarif.
Buya menyatakan, Tim 9 merasa perlu memberikan masukan kepada Presiden atas adanya kekhawatiran tumbuhnya persepsi negatif publik terhadap Polri.
Tak hanya itu, Tim 9 juga menyatakan keprihatinan terhadap merosotnya kewibawaan Presiden dengan adanya proses kriminalisasi yang terus berlangsung.
"Presiden perlu memastikan KPK menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif sebagaimana diatur dalam UU KPK, sehingga tidak terjadi pelemahan KPK sebagaimana ditegaskan dalam Nawa Cita," katanya. (asp)
Baca juga:
Kapolri Akan Pensiun, Jokowi Diminta Cermat Pilih Pengganti
Diharapkan tak ramai tarik-menarik kepentingan politik.
