- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
"Kami berupaya terutama Bupati Walikota penyederhanaan izin-izin itu, terutama rumah murah lah," kata Cornelis di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jumat 20 Maret.
Cornelis tidak menampik jika perizinan terkait pembangunan rumah memang tergolong cukup rumit. Karena cukup banyak yang harus diperiksa sebelum izin tersebut bisa keluar.
"Harus dicek tanahnya, harus dicek tata ruangnya. Saya aja ngecek tanah tahu-tahu panjang ceritanya, kebenaran, keabsahan sertifikat, segala macam," ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan Barat, Muhammad Isnaini, menyebut ada beberapa kendala dalam pembangunan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Salah satunya adalah mengenai lamanya birokrasi terkait perizinan dan sertifikasi tanah. Menurut dia, mengurus izin dan sertifikasi tanah bisa lebih dari satu bulan.
"Izin mendirikan bangunan bisa 2 bulan, sertifikat sekitar 1,5 hingga 3 bulan. Yang diharapkan, lebih cepat lebih bagus," ungkap dia.
Selain itu, Isnaini menyebut kendala juga berasal dari pihak bank di wilayahnya yang enggan untuk membiayai program FLPP terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurut dia, hanya baru ada satu bank yang mau membiayai.
"Bank kurang percaya, ingin yang fix income, yang berpenghasilan tetap," ujar dia.
Isnaini berharap pemerintah turut memberi perhatian terhadap masalah-masalah tersebut. Terlebih pemerintah mempunyai program pembangunan 10 juta rumah hingga tahun 2019. (one)
