Lucky Hakim Kritik Pemerintah soal Pembangkit Listrik
Rabu, 15 April 2015 - 18:24 WIB
Sumber :
- Dok. Uni Lubis
VIVA.co.id
- Anggota Komisi VII DPR, Lucky Hakim, mengkritik komitmen pemerintah yang berniat merealisasikan program pembangunan pembangkit listrik nasional yang direncanakan menjadi 35.000 Megawatt (MW). Menurut Lucky, mekanisme birokrasi di Perusahaan Listrik Negara tidak mendukung rencana tersebut.
"Untuk mendirikan pembangkit listrik itu susah perizinannya dan birokrasi di PLN terkesan lamban dan berbelit-belit," kata Lucky dalam siaran persnya, Rabu, 15 April 2015.
Politisi Partai Amanat Nasional ini mencontohkan, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) yang sudah menyatakan kesiapannya untuk membangun pembangkit listrik di wilayah Kabupaten Bungo, Jambi, ternyata masih harus menunggu hingga 600 hari masa aktif kerja untuk menerima persetujuan perizinan. Padahal, program itu direncanakan sudah dimulai awal tahun depan.
"Bayangkan jika sebuah perusahaan yang sudah terakreditasi baik dan mumpuni menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah dalam merealisasikan programnya, jaminan sumber energinya juga sudah ada, masyatakatnya mendukung, bupati dan gubernurnya mendukung tapi justru mendapat kesulitan dalam hal perizinan," ujar dia.
Lucky menuturkan, PLN hanya membangun 10.000 MW. Oleh karena itu, sisanya membutuhkan pastisipasi dari swasta.
"Apakah mampu nantinya pemerintah merealisasikan program tersebut jika banyak pihak swasta yang siap bekerjasama dipaksa harus menunggu sekian tahun lamanya hanya untuk persoalan perizinan dan kerumitan birokrasi dari PLN. Ini kan sama saja seperti Bandung Bondowoso yang diminta membuat seribu candi hanya dalam waktu satu malam," ungkapnya.
Lucky yang juga mantan bintang sinetron ini berpendapat, PLN tidak bisa menyediakan kebutuhan listrik masyarakat jika tidak dibantu oleh swasta. Berdasarkan data yang dia ketahui, selama puluhan tahun PLN belum dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional. Dia pun meminta pemerintah untuk tidak terfokus pada penggunaan BBM untuk pembangkit listrik.
"Pemerintah harus dorong penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik. Contohnya seperti membuat regulasi mal-mal diharuskan menggunakan panel surya, karena satu mal itu mengonsumsi listrik setara konsumsi masyarakat satu kecamatan menggunakan," ujar Lucky.
Lebih lanjut, Lucky mengaku mendukung program pemerintah tersebut. Sebab, apabila dilihat dari satelit pada malam hari, wilayah di Indonesia yang terang hanya Pulau Jawa.
Baca Juga
"Untuk mendirikan pembangkit listrik itu susah perizinannya dan birokrasi di PLN terkesan lamban dan berbelit-belit," kata Lucky dalam siaran persnya, Rabu, 15 April 2015.
Politisi Partai Amanat Nasional ini mencontohkan, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) yang sudah menyatakan kesiapannya untuk membangun pembangkit listrik di wilayah Kabupaten Bungo, Jambi, ternyata masih harus menunggu hingga 600 hari masa aktif kerja untuk menerima persetujuan perizinan. Padahal, program itu direncanakan sudah dimulai awal tahun depan.
"Bayangkan jika sebuah perusahaan yang sudah terakreditasi baik dan mumpuni menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah dalam merealisasikan programnya, jaminan sumber energinya juga sudah ada, masyatakatnya mendukung, bupati dan gubernurnya mendukung tapi justru mendapat kesulitan dalam hal perizinan," ujar dia.
Lucky menuturkan, PLN hanya membangun 10.000 MW. Oleh karena itu, sisanya membutuhkan pastisipasi dari swasta.
"Apakah mampu nantinya pemerintah merealisasikan program tersebut jika banyak pihak swasta yang siap bekerjasama dipaksa harus menunggu sekian tahun lamanya hanya untuk persoalan perizinan dan kerumitan birokrasi dari PLN. Ini kan sama saja seperti Bandung Bondowoso yang diminta membuat seribu candi hanya dalam waktu satu malam," ungkapnya.
Lucky yang juga mantan bintang sinetron ini berpendapat, PLN tidak bisa menyediakan kebutuhan listrik masyarakat jika tidak dibantu oleh swasta. Berdasarkan data yang dia ketahui, selama puluhan tahun PLN belum dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional. Dia pun meminta pemerintah untuk tidak terfokus pada penggunaan BBM untuk pembangkit listrik.
"Pemerintah harus dorong penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik. Contohnya seperti membuat regulasi mal-mal diharuskan menggunakan panel surya, karena satu mal itu mengonsumsi listrik setara konsumsi masyarakat satu kecamatan menggunakan," ujar Lucky.
Lebih lanjut, Lucky mengaku mendukung program pemerintah tersebut. Sebab, apabila dilihat dari satelit pada malam hari, wilayah di Indonesia yang terang hanya Pulau Jawa.
Halaman Selanjutnya