- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
"Ini bisa dilakukan dengan menerapkan lelang jabatan terbuka untuk posisi-posisi tertentu, misalnya Kapolsek, Kapolres hingga Kapolda. Selain itu untuk badan-badan penting di kepolisian," kata Pengamat politik Populi Center, Nico Harjanto di Menteng, Jakarta, Sabtu 18 April 2015.
Ia menambahkan, dua hal itu harus segera dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik atas institusi kepolisian. Diketahui menurut hasil survei lembaganya, kepolisian selalu masuk dalam kategori lembaga terkorup.
"Ini harus didesak dan didorong terus, supaya masyarakat mendapatkan pimpinan polisi yang baik dan bukan hanya didasarkan pada hal-hal yang tidak jelas," katanya.
Sedangkan politisi PDIP, Masinton Pasaribu menambahkan sistem rekrutmen awal kepolisian juga harus diperbaiki dan diperketat. Sebab permainan uang dan pungli masih berjalan.
"Ini Jadi tugas pak Badrodin. Di daerah jadi polisi (bayar) sampai 100 juta. Jadi polisi rata-rata bayar. Dengan sistem seperti itu, kita sulit rekrut polisi yang profesional," katanya.
Masinton menjelaskan seharusnya sejak awal seseorang yang ingin menjadi polisi berniat mengabdi kepada negara. Tapi dengan sistem korup sejak masa pendaftaran calon anggota ini sangat sulit terjadi.
"Polisi itu harusnya ranahnya pengabdian. Hari ini semua serba bayar. Ini nggak rasional. Kita jadi pertanyaan bagaimana polisi bisa jadi profesional," katanya.
Perbaikan tersebut menjadi tugas berat Badrodin Haiti sebagai Kapolri yang baru. Dengan sisa 15 bulan masa aktifnya sebagi anggota korps bhayangkara, badrodin harus mampu melakukan reformasi di internal kepolisan.
Amankan Tanjungbalai, Kapolri Kumpulkan Tokoh Agama Setempat
Dia minta semua pihak jaga kerukunan di daerah.
