- VIVA.co.id/Tudji Martudji
VIVA.co.id - Sebanyak 51 dari 68 daerah dinyatakan siap mengikuti Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Mereka dinyatakan siap lantaran memiliki dana mencukupi untuk menyelenggarakan Pilkada.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, mengatakan enam pemerintah daerah menyatakan siap, namun tidak cukup dana. Sedangkan 11 lagi belum terkonfirmasi, lantaran tidak hadir dalam pertemuan yang digelar hari ini.
“Sifat pertemuan hari ini adalah klarifikasi kesiapan dan ketersediaan dari 68 daerah yang kemarin masih belum jelas dana Pilkadanya. Hari ini kebanyakan hadir semua meskipun ada beberapa yang tidak hadir, yang tidak hadir akan diklarifikasi secepatnya, tetapi secara umum daerah itu siap,” ujar Reydonnyzar di gedung, Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, 20 April 2015.
68 daerah tersebut diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) selaku ketua tim anggaran daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI serta Pengawas Panitia Pemilu (Panwaslu) RI.
Pertemuan itu juga membagi tiga kategori daerah. Daerah yang siap dan cukup memiliki dana Pilkada sebanyak 51 atau 75,00 persen, daerah yang siap tetapi belum cukup memiliki dana Pilkada sebanyak 6 daerah atau 8,82 persen, serta 11 daerah lagi atau 16,18 persen yang masih dalam proses dan akan dilakukan konfirmasi kesiapan dan ketersedian anggarannya.
Sebelas pemerintah daerah yang tidak hadir, antara lain Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Majene, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Yalimo, Kota Balikpapan, Kabupaten Kuantan Singgigi, dan kabupaten Nias Selatan.
Sementara enam daerah yang siap tetapi belum memiliki cukup dana antara lain; Kabupaten Kaur, Bengkulu Utara, Kota Bitung, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Supiori.
“Dari enam itu siap, tetapi memang belum cukup, akan kita fasilitasi, kita bedah APBD-nya, kita akan sarankan agar ada yang bisa digeser anggarannya, tetapi intinya mereka siap hanya belum mencukupi,” ujar Donny, panggilan akrab Reydonnyzar.
Jumat pekan lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jumat, 17 April 2015.
Hal tersebut sekaligus menandakan proses tahapan Pilkada serentak dimulai. Meski ini juga menjadi awal pelaksanaan tahapan Pilkada serentak, namun data daerah yang belum memiliki anggaran pilkada serentak antara Kemendagri dan KPU masih berbeda. (ren)
PDIP Masih Cari Momentum Baik untuk Umumkan Cagub DKI
Alasannya, saat ini masih sibuk bicarakan cagub daerah lain.
